Dalam laporan yang berjudul Streaming the Tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean yang diterbitkan oleh McKinsey Center for Business and Environment dan Ocean Conservancy, Indonesia, Cina, Filipina, Thailand, dan Vietnam adalah lima negara yang membuang lebih banyak plastik ke lautan daripada gabungan sampah yang dibuang ke lautan oleh gabungan seluruh dunia. Di lima negara ini, sampah sering menyumbat saluran air di kota-kota, meningkatkan risiko banjir, atau tersapu oleh angin dan dibuan kelaut hingga menyumbang sampai dengan 60 persen sampah plastik ke lautan. Negara-negara ini baru-baru mendapat manfaat dari peningkatan PDB yang signifikan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, peningkatan kekuatan ekonomi juga telah menghasilkan ledakan permintaan akan produk-produk konsumsi yang belum dipenuhi dengan infrastruktur pengelolaan limbah yang sepadan.
Tinjauan Yuridis Penggunaan Tentara Anak di Myanmar Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional
Dewasa ini, penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata kian merebak. Ribuan anak melayani sebagai tentara dalam konflik bersenjata diseluruh belahan dunia, seperti Suria, Irak, Myanmar, dan Sudan Selatan. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, bertugas di pasukan angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata. Mereka mungkin bertarung di garis depan, berpartisipasi dalam misi bunuh diri, dan bertindak sebagai mata-mata. Anak-anak perempuan mungkin dipaksa menjadi budak seksual. Banyak dari mereka yang diculik atau direkrut secara paksa, sementara yang lain bergabung karena putus asa dan berbekal atas kepercayaan bahwa kelompok-kelompok bersenjata menawarkan kesempatan terbaik mereka untuk tetap bertahan hidup.
Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global telah menyebabkan keadaan panik di seluruh dunia. Terlepas dari desakan oleh para pemimpinnya tentang ‘kebangkitan damai,’ ketakutan, kegelisahan dan bahkan permusuhan terhadap Tiongkok telah tersebar luas. Sementara sebagian besar analisis lebih difokuskan pada implikasi dari kekuatan yang tumbuh di Tiongkok pada berbagai aspek hubungan kekuasaan, kurang perhatian telah diberikan pada cara di mana Tiongkok dirasakan di negara lain. Dapat dikatakan, pembangunan Tiongkok sebagai ancaman serius telah memainkan peran yang sama pentingnya dalam tanggapan negatif negara-negara lain terhadap kebangkitan Tiongkok. Penelitian yang diusulkan akan mengisi celah dalam wacana akademis tentang masalah ini dengan memfokuskan analisis pada persepsi tentang Tiongkok dan pada framing kebangkitannya. Selain itu, dengan berfokus pada kasus Indonesia, penelitian yang diusulkan tidak hanya akan membantu kita lebih memahami kebijakan Indonesia terhadap Tiongkok tetapi juga dapat menjadi penting untuk merancang kebijakan yang lebih tepat terhadap Tiongkok. Berangkat dari kerangka teori konstruktivis, penelitian ini akan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan pidato, liputan media serta wawancara atau diskusi kelompok terfokus.
Pada Selasa (19/03/19), Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gajah Mada mengadakan Writing for International Social Science Journal bersama dengan Prof. Dr. Judith Schlehe, seorang akademisi SES dari Albert-Ludwig University of Freiburg dan moderator Dr.phil. Vissia Ita Yulianto, salah satu peneliti PSSAT UGM.
Lokakarya yang diselenggarakan di Perpustakaan PSSAT UGM ini dihadiri oleh 11 peserta yang berasal dari berbagai institusi, antara lain adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Merdeka Madiun.
Pada hari Jumat (7/12/18), Taylah Bell (Murdoch University & ACICIS Study Indonesia), Zoe Croucher (La Trobe University & ACICIS Study Indonesia), Angelo Wijaya (Universitas Gadjah Mada), dan Anisa Dian Larasati (Universitas Gadjah Mada) hadir di Perpustakaan PSSAT UGM untuk memberikan materi tentang A Comparative Analysis of Blasphemy Laws in Singapore and Indonesia, ASEAN’s Role in Natural Disasters, Philippines’s Changing Approach to South China Sea Dispute, dan Return to Education: Any Human Capital Improvements in Indonesia dalam SEA Chat #10: Panel Discussion .
Saat ini Kota Semarang telah memasuki bonus demografi, yakni fenomena melimpahnya jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Agar tidak berubah menjadi bencana demografi, maka pengelolaan dan pemanfaaatan bonus demografi harus segera dilakukan, khususnya dalam pelibatan pemuda-pemudi di berbagai kegiatan, termasuk pelibatannya dalam merespon persoalan banjir rob di Jalur Pantura Kota Semarang yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Pelibatan mereka sangat penting karena posisi mereka relatif bebas dari kepentingan politik sehingga dapat melakukan berbagai hal yang smart dan inovatif dalam menyajikan maupun mengkomunikasikan langkah strategis yang akan ditempuh untuk membantu menyelesaikan persoalan banjir rob.
Media merekonstruksi dan memediasi memori kolektif (Haskin, 2007; Sturken, 2008; Hoskins, 2014). Media baru memungkinkan terjadinya archiving, distributing, exhibiting, retrieving (Van House & Churchill, 2008), maupun menjadi arena kontestasi memori (Bindas, 2010) melalui deconstructing dan reconstructing terkait ingatan kolektif tentang 1965/66. Pengguna utama media baru seperti media sosial Youtube, Twitter dan Instagram di Indonesia adalah kelompok milenial yang relatif terputus dari ideologisasi rezim dan relatif bebas dari propaganda formal Orba tentang 1965.
Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun dengan terpaksa, dipaksa, atau atas kemauan sendiri. Dalam praktek ini, anak perempuan menjadi korban yang paling dirugikan karena berhubungan dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan terhalangnya potensi mereka untuk mengembangkan diri. Salah satu bentuk pencegahan pernikahan anak yang paling dasar adalah penerapan pemahaman kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja. Sayangnya, hal ini belum maksimal dilakukan karena tantangan agama dan sosial-budaya. Dengan demikian, penelitian-penelitian tentang perlunya penguatan kesehatan reproduksi mendesak dilakukan terkait upaya penyelamatan generasi muda dan kesetaran gender sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030.
Penelitian oleh Dr. Budi Irawanto, Dr. Novi Kurnia, dan Theresia Octastefani, M.AP dari Program Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi – PDUPT tahun 2018-2020 ini bertujuan mengkaji pertautan antara film dokumenter dan perubahan sosial di Indonesia. Sejak bergulirnya proses demokratisasi (Reformasi) sejak 1998, film dokumenter mengalami pertumbuhan yang layak dicatat dan produksinya kian tersebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Berbeda dengan film fiksi, film dokumenter bersandar pada faktualitas dan melakukuan klaim kebenaran atas realitas yang diangkatnya. Lebih dari sekadar sekadar merepresentasikan beragam masalah sosial, film dokumenter memiliki kekuatan membuka wawasan, membangkitkan kesadaran dan membentuk sikap tertentu. Tak mengherankan, film dokumenter mampu mempersuasi penonton, menciptakan pemaknaan yang berlapis, memberikan pengalaman yang kaya dan melahirkan kesadaran baru terhadap pelbagai persoalan (isu) sosial, politik, kultural atau ekologi yang direpresentasikannya.
Sengketa perbatasan merupakan salah satu masalah yang paling menantang dalam normalisasi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Dua perbatasan darat memisahkan kedua negara: 150 km di bagian timur dan 120 km di bagian barat (Oecusse, kantong Timor Leste di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia). Sementara bagian timur perbatasan telah berhasil dinegosiasikan, bagian barat perbatasan masih diperdebatkan hingga saat ini. Negosiasi perbatasan yang tidak pasti berlanjut hingga hari ini tanpa kemajuan yang signifikan. Ada perbedaan interpretasi antara negosiator Indonesia dan Timor Leste.