Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS UGM) atau Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM telah menyelenggarakan Acara MMAT 2021 Summer Course Program yang dimulai pada tanggal 11 Oktober 2021 dan berakhir pada 10 November 2021. MMAT atau ‘Mengajar dan Meneliti Asia Tenggara’ tahun ini diselenggarakan dengan format virtual summer course yang mengusung tema “(Re)constructing Southeast Asia”.

Acara pembukaan MMAT 2021 Summer Course Program diadakan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 yang dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Muhadi Sugiono dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua penyelenggara program. Dalam sambutannya, Bapak Muhadi menyatakan bahwa MMAT 2021 Summer Course Program menjadi pionir yang menginisiasi kegiatan akademik Indonesia untuk diperluas sampai pada komunitas akademik internasional. Tujuan dari diadakannya MMAT 2021 Summer Course Program ini adalah untuk memahami Asia Tenggara dari berbagai perspektif dengan mengundang orang-orang yang berasal dari beragam latar belakang. “Program ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengundang para pelajar sebagai akademisi di masa depan untuk membawa intensi dalam perkembangan Asia Tenggara” ungkap Bapak Muhadi dalam sambutannya. read more

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Phil Hermin Indah Wahyuni, M.Si., dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Komunikasi. Dalam pidato yang berlangsung pada Selasa (9/11) di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof. Hermin menyampaikan pidato yang berjudul Komunikasi Autopoiesis Sebagai Energi Adaptasi Sistem Sosial: Respon, Resonansi,  (R)evolusi. 

Dalam pidato pengukuhan, Prof. Hermin menyampaikan kompleksnya problem komunikasi dalam masyarakat modern. Menurut pandangan Prof. Hermin, komunikasi sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan inti dari sistem sosial (masyarakat modern). Tradisi autopoiesis memiliki potensi sebagai jalan masa depan untuk memahami dan menjelaskan komunikasi dengan segala kompleksitas, baik sebagai ilmu maupun fenomena sosial. Sistem sosial (masyarakat modern) akan terhenti saat tidak ada komunikasi. Produksi dan reproduksi masyarakat ditentukan oleh komunikasi. Sehingga, sistem sosial merupakan sistem komunikasi itu sendiri.  read more

Introduction

With a population of 260 million people, Indonesia is the fourth largest country globally and one of the most dynamic economies in the global market. According to the World Bank, Indonesia is now included in the status of a middle-income country. The economy in the country is running smoothly, especially during the last decade following the economic contraction caused by the Asian financial crisis of 1997-1998. Due to its fairly rapid economic development, Indonesia has become a developing country and the first economic power in Southeast Asia. Its role in ASEAN continues to be important. Indonesia’s political and economic structure has changed over the years since its independence. In 1950, after the end of Dutch colonialism, economic and political development focused on the agricultural sector to realize a self-sufficient agricultural system by 1960. In the middle of 1970-1980, after the crude oil price fell, the Indonesian economy rapidly developed with urbanization and industrialization programs, for This Indonesia occurred as a consequence of the political change from crude oil exports to manufactured exports.  read more

Jokowi’s first development plan: infrastructure

Joko Widodo, better known as Jokowi, is in his second period of the presidency in Indonesia, which had, during his first period, he concentrated policy on the development of the Indonesian economy, especially through investment in the development of the development infrastructure (Hill and Negara 2019). Jokowi knows that infrastructure has been the “Achilles Heel” for developing countries like Indonesia, yet he focused on investment, health systems, and education during his second term. The last law on labour, the Omnibus law, was confirmed by the Jokowi administration last October during the COVID-19 pandemic. The new law will administer labour, environmental and investment regulation (Arifin 2021, Mahy 2021) read more