Tidak bisa dipungkiri Film-film Asia Tenggara memiliki posisi tersendiri dan telah mendapat sorotan dunia melalui berbagai bentuk apresiasi. Film-film seperti “Kinatay” karya Briliante Mendoza dari Filipina memenangkan kategori best director pada festival de Cannes pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ada film berjudul “Uncle Boonmee” dari Thailand besutan sutradara Apichatpong Weerasethakul yang menyabet gelar Palme d’Or pada ajang yang sama. Terakhir tahun 2016, penghargaan yang sama menjadi milik sineas Indonesia. Karya dari Wregas Bhanuteja berjudul “Prenjak” menjadi film terbaik pada gelaran festival film paling bergengsi tersebut. Fakta diatas menjadi bukti keberhasilan sinema Asia Tenggara dalam mengambil posisi di dalam peta perfilman dunia.
SEA Talk_ind
Salah satu konsekuensi dari keanekaragaman yang ada di Asia Tenggara adalah munculnya banyak pertanyaan dinamis dan tidak pernah kadaluarsa untuk didiskusikan. Salah satu pertanyaan membuat kita selalu berpikir adalah, bagaimana kawasan ini bertahan dengan ratusan kepercayaan lokal dan pada saat yang sama menerapkan kebijakan publik mengenai aturan beragama? Dr. Dicky Sofjan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini dalam diskusi SEA Talks #8, pada Sore Kamis, 16 Juni 2016. Dalam pemaparannya, Dr. Dicky menjelaskan bahwa logika agama yang ada di masyarakat sering berbeda dengan kebijakan publik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem demokrasi yang dianut hampir semua negara di Asia Tenggara. Menurutnya, penerapan demokrasi menimbulkan adanya unintended consequences, seperti halnya fenomena penyalahgunaan undang-undang, desentralisasi yang menyebabkan ketimpangan, dan juga multi-intrepretasi terhadap keyakinan salah satu kelompok. Di sisi yang lain, negara juga memiliki otoritas yang besar melalui sistem yang berlaku. Seperti halnya Malaysia yang menerapkan Islam sebagai agama nasional dan tercantum dalam konstitusi. Aturan ini kemudian melegitimasi adanya pengusiran jamaah Ahmadiyah di salah satu masjid di Malaysia dan juga aturan-aturan yang mengarah pada diskriminasi minoritas.
Ketika membaca literatur mengenai sejarah Asia Tenggara, seringali kita dibawa ke dalam penggambaran tentang satu tokoh yang memiliki kedudukan atau kekuasaan pada satu konteks masyarakat. Penggambaran sejarah Asia Tenggara kemudian seringkali berhubungan (secara sengaja ataupun tidak sengaja) secara ketat dengan aspek ekonomi atau politik. Hal ini membuat pembacaan pada literatur sejarah Asia Tenggara sering ditempeli dengan penekanan terhadap fakta, penanggalan, nama-nama atau personal tertentu.
“Area studies programs were closed or merged into other units; on the eve of the September 11 attacks, half of the top political science departments in the United States did not have a Middle East studies program. ”
—
Kalimat diatas merupakan tulisan Francis Fukuyama yang dikutip oleh Dr. Budiawan sebagai pembuka diskusi SEA-Talks #5, selasa sore (29 Maret 2016) di ruangan Indonesia Pusat Studi Sosial Asia Tenggara. tulisan yang menggambarkan bagaimana nasib terkini secara kelembagaan dari kajian-kajian kawasan di amerika. Pandangan mengenai Krisis pada kajian kawasan oleh Francis Fukuyama tersebut didukung pula dengan tulisan dari Professor Robert Elson yang menyebutkan bahwa, 10 Tahun yang lalu, Asian Studies di Australia memiliki aktivitas yang kuat. Namun kondisinya sekarang telah menurun, dan diyakini hanya Australia National University yang masih bertahan dalam krisis ini.
Masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya diyakini memiliki kesamaan atau berakar dari sumber yang sama. Hal ini tercirikan dari beberapa budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai yang sampai saat ini masih tercermin dalam kehidupan masyarakat di kawasan asia tenggara dan sekitarnya. Tesis ini disampaikan oleh Ronnie Hatley Ph.D dalam presentasinya pada diskusi SEA-TALKS Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM bekerja sama dengan American Institute For Indonesian Studies. Diskusi ini yang diadakan pada kamis, 18 Februari 2016, dengan diikuti oleh puluhan akademisi dan periset dari berbagai latar belakang keilmuan.
Program perdana SEA Talks PSSAT pada tanggal 29 Mei 2015 bertajuk “Media Massa dan Konstruksi Masyarakat ASEAN”. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si, menjadi pembicara pada sore itu. Menurut pembicara yang juga sekaligus kepala PSSAT tersebut bahwa media massa saat ini belum sepenuhnya peduli mengenai pentingnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Media massa, dalam hal ini jurnalis, perlu lebih dalam mengetahui isu ini sehingga tidak hanya menjadi wacana pada tingkatan elit semata akan tetapi informasi ini dapat sampai hingga kepada masyarakat dikawasan Asia Tenggara itu sendiri.