Yogyakarta, 3 Juni 2025 — CESASS Talk Series #5 diselenggarakan secara daring, menghadirkan Dr. Tufan Kutay Boran dari Department of Area Studies, Social Sciences University of Ankara, Türkiye, yang membawakan presentasi berjudul “How Indonesian Political Parties and Islamic Organizations Influence Foreign Policy Making”. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. phil. Vissia Ita Yulianto, yang memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab bersama para peserta dari berbagai latar belakang akademik, termasuk para peneliti muda internasional.
Dr. Boran membahas peran partai politik Islam dan organisasi-organisasi Islam dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Beliau memaparkan temuannya mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa partai-partai politik Islam—yang berdiri setelah proses demokratisasi Indonesia—serta organisasi-organisasi Islam, yang memperoleh akses lebih besar terhadap ruang politik, mulai terlibat aktif dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dipilih sebagai representasi organisasi Islam, sementara PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dipilih sebagai representasi partai politik Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan para aktor ini dalam kebijakan luar negeri, baik isu tersebut bersifat ideologis maupun tidak, sangat berkaitan dengan dinamika periode pra- dan pasca-demokratisasi di Indonesia.
Dalam presentasinya, Dr. Boran turut menunjukkan bagaimana partai politik dan organisasi Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri sejak awal Orde Baru hingga era pascareformasi. Ia menggunakan dua pendekatan utama: model etatis (statist) dan model pluralis. Ia menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sistem politik menerapkan kebijakan yang sangat terpusat atau statis, sehingga membatasi ruang gerak organisasi dan kebijakan Islam. Namun, sejak 1990-an, perubahan kondisi politik domestik akibat krisis ekonomi dan konflik internal memaksa pemerintah mencari legitimasi baru, salah satunya melalui pendekatan kepada komunitas Islam, seperti pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan secara perlahan terbentuknya model pluralisme dalam ekosistem politik Indonesia.
Perubahan besar terjadi pada era Presiden B.J. Habibie (1998–1999) melalui penghapusan asas tunggal dan pembukaan peluang luas bagi pendirian berbagai partai politik baru. Periode ini menjadi awal transformasi signifikan menuju sistem politik yang lebih pluralis, yang kemudian diperkuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui penghapusan Dwifungsi ABRI dan penerapan sistem pemilihan umum langsung. Organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah mulai memainkan peran penting dalam diplomasi publik, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, yang menghadapi tantangan global pasca peristiwa 9/11. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin menekankan pluralisme ini, khususnya dalam konteks isu internasional seperti fenomena nuklir Iran pada 2007. Sikap awal pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran mendapat penolakan kuat dari NU, Muhammadiyah, dan sejumlah partai politik, yang pada akhirnya mendorong pemerintah mengubah posisinya dan memilih abstain pada resolusi berikutnya pada 2008. Hal ini menunjukkan dengan jelas besarnya pengaruh aktor-aktor domestik terhadap keputusan strategis Indonesia di tingkat internasional.
Dr. Boran menyimpulkan bahwa keterlibatan partai politik dan organisasi Islam secara signifikan mendorong proses pluralisasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Keterlibatan tersebut menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok domestik dapat memengaruhi arah kebijakan internasional negara melalui tekanan politik dan opini publik, mencerminkan perubahan penting dari rezim yang terpusat menuju sistem yang lebih demokratis dan pluralis setelah reformasi.
Perlu dicatat bahwa para peserta—khususnya peneliti muda internasional—sangat aktif terlibat selama sesi tanya jawab.
Reporter: Bill Sean Saragih
Editor: Mellyana Nungki Pramitha