Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, dan Dinamika

Mengenal Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan

Serangan yang menewaskan dua biarawan Candi Wat Rattananupab, di Distrik Su Ngai Padi, Provinsi Narathiwat merupakan serangan fatal terakhir setelah kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN) melakukan serangan di sekolah dan rumah sakit pada 8 Januari 2019 (Al Jazeera, 2019). Rentetan serangan ini merupakan bentuk dari protracted conflict yang berada di Thailand Selatan meliputi Provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat. Hubungan rumit antara pemberontak dengan pemerintah pusat Thailand dapat ditelusuri dari sejarah inkorporasi dan asimilasi ketiga provinsi tersebut ke dalam sistem Thailand.

Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima distrik di Songkhla—Chana, Na Thawi, Sabayoi, Sadao, dan Thepa—merupakan wilayah Kerajaan Patani (Patani Darussalam) yang berdiri sejak tahun 1390 hingga 1902. Kerajaan Patani merupakan tributary state bagi Kerajaan Siam yang menggunakan indirect rule—membiarkan raja-raja lokal atau sultan memerintah wilayah mereka—dengan ganti kesetiaan dan upeti yang dibayarkan kepada Kerajaan Siam (Moller 2011, p.8). Kebencian terhadap Kerajaan Siam dimulai pada tahun 1909 dengan adanya Anglo-Siamese Treaty yang menandai dimulainya sentralisasi dan aneksasi Kerajaan Patani oleh Kerajaan Siam. Kekuasaan elit lokal yang mulai hilang semakin memudar setelah diterapkan kebijakan forceful assimilation pada tahun 1930-an. Seiring Panglima Tinggi Plaek Phibulsongkhram yang mengusung agenda ultranasionalis pan-Thai . Yaitu melarang penggunaan bahasa minoritas di kantor pemerintahan dan menggantinya dengan bahasa Thai sebagai bahasa nasional; penekanan pada agama Buddha sebagai agama nasional (berdampak pada pelarangan agama dan hukum Islam di Selatan); dan mengharuskan setiap penduduk di Thailand untuk mengganti nama menjadi nama Thailand (Melvin 2007, pp. 13-4).

Pemberontakan pertama pada tahun 1946 ditandai dengan terbentuknya Patani People’s Movement (PPM), dengan aktor penting mereka yakni Haji Sulong (Sulong bin Abdul Kadir bin Mohammad el Patani) yang menyerukan adanya otonomi dan penghormataan atas kebudayaan dan agama di bekas Kerajaan Patani. Menyusul menghilangnya Haji Sulong, muncul semakin banyak kelompok pemberontakan seperti Gabungan Melayu Patani Raya (1950). Pergerakan tersebut masih dilakukan hingga sekarang mengingat hak otonomi tidak pernah secara serius diberikan (Melvin 2007,pp. 14-7).

Beberapa tulisan yang membahas tentang gerakan separatis atau perlawanan atas hak otonomi untuk etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan berfokus pada analisis penyebab. Seperti adanya perasaan primordial etnik melayu (primordialisme) (Nurakkate 2012); kemiskinan dan ketimpangan sosial (Engvall and Magnus 2014); pengaruh identitas muslim and islamisme (primordialisme) (Melvin 2007; Moller 2011; Croissant 2007); bahkan sudah sampai menjelaskan pada dinamika intensitas konflik (Chalk 2008; Abuza 2011). Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa tulisan tersebut. Penjelasan kemiskinan dan ketimpangan tidak mampu menjelaskan mengapa Yala dan Narathiwat, walaupun mengalami peningkatan pendapatan setelah 2004, tetap melakukan serangan (Abuza 2011, p.21) atau penjelasan tentang etnis melayu dan pengaruh islamisasi yang gagal menjawab mengapa pada tahun 1980-2000 dan 2008-2011 konflik kekerasan cenderung menurun dan mengapa Provinsi Satun yang juga merupakan mayoritas penduduk muslim dan melayu tidak terjadi konflik kekerasan.

Masih dengan rumusan masalah yang sama: mengapa konflik kekerasan antara Muslim-Melayu dengan Thai-Buddha terjadi di Thailand Selatan? Namun, tulisan ini mempunyai jawaban berbeda yakni konflik kekerasan ini terjadi karena adanya kepentingan elit lokal Patani yang menggunakan identitas etnik Melayu dan Islam sebagai basis mobilisasi massa. Terjadinya dinamika konflik ini bergantung pada berhasil tidaknya negara mengakomodasi kepentingan elit lokal dengan institusi yang dibentuk. Dengan demikian alih-alih melihat pendekatan instrumentalis, konstruktivis, dan institusionalis sebagai pendekatan terpisah, penulis melihat pendekatan tersebut sebagai proses yang saling berkaitan.

Menjelaskan Penyebab, Proses, dan Dinamika

Menurut pendekatan instrumentalisme, konflik etnik terjadi karena adanya wirausahawan politik yang menggunakan identitas etnik sebagai basis mobilisasi atau fault-line untuk mencapai kepentingannya (Fearon 2004). Secara eksplisit Varshney menyebutkan bahwa “conflicts take place because leaders strategically manipulate ethnicity for the sake of political power, or for extracting resources from the state (Varshney 2009, p.282).

Chandra mendefinisikan identitas etnis sebagai segala identitas yang bersifat sticky dan visible atau atribut turun-menurun ‘descent-based attributes’ (Chandra 2006, p.414). Sticky artinya identitas yang berasal dari nenek moyang dan akan sulit diubah dalam jangka waktu yang pendek, dan sebaliknya, identitas yang tidak bersifat turunan akan dengan mudah diubah (p.415). Sedangkan visible artinya atribut identitas tersebut dapat dengan mudah dikenali baik dari nama, bentuk tubuh, maupun pakaian (p.416). Fearon (1999) menjelaskan alasan pemilihan identitas etnik sebagai basis mobilisasi karena identitas yang tetap atau turun temurun, mampu membentuk dan mengunci “minimum winning coalition” dalam kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Dalam kasus ini, identitas etnik Melayu dan Muslim merupakan identitas yang sticky dan visible karena merupakan identitas turun-temurun sejak Kerajaan Patani berdiri.

Terdapat tiga alasan mengapa konflik kekerasan di Thailand Selatan ini adalah konflik kepentingan elit lokal. Ketiga penjelasan tersebut juga secara tidak langsung menumbangkan argumen primordialis mengenai “ancient hatred” dengan ganti otonomi lokal. Pertama, kebencian dan pemberontakan ini diluncurkan oleh elit-elit lokal. Pada proses inkorporasi Kerajaan Patani ke dalam Kerajaan Siam, Kerajaan Siam mengganti elit tradisional dengan pejabat sipil yang berasal dari Kerajaan Siam yang dianggap loyal. Terlebih lagi, Kerajaan Patani yang pada awalnya satu, kemudian dibagi menjadi tiga provinsi yang semakin melemahkan otoritas tradisional.

Kedua, pemimpin pemberontak berasal dari kelompok elit lokal yaitu aktor yang saling menopang mengingat Islam merupakan identitas dari Kerajaan Patani. Dengan adanya kebijakan asimilasi, maka tak hanya kekuatan Sultan Patani diperkecil, namun masyarakat Muslim Patani juga terdampak akibat hilangnya kebebasan beragama Islam, berbahasa melayu, dan mempunyai sistem pendidikan dengan sharia Islam. Ketika Pemerintah Thailand mulai menerapkan kebijakan asimilasi dan sentralisasi, elit dari Patani yaitu Tengku Mahmud Mahyiddeen memimpin GAMPAR (Gabungan Melayu Pattani Raya) tahun 1940 melawan Pemerintah Thailand; Tengku Abdul Jalal, melobi pemerintah Inggris untuk bergabung dengan Malaysia; Tengku Bira Kotanila mendirikan PULO; Haji Abdul Karim Hassan pendiri Barisan Revolusi Nasional; dan New Pulo didirikan oleh Arong Mooreng dan Haji Abdul Rohman Bazo (Harish 2006, pp. 52-3).

Ketiga, pemberian otonomi kepada elit mampu menekan secara signifikan konflik kekerasan pada tahun 1980-1999 pada masa Perdana Menteri Prem Tinsulanonda. Dua program yang berhasil menurunkan angka kekerasan etnik adalah pembentukan Southern Borders Provinces Administrative Center (SBPAC) yang memungkinkan elit-elit lokal mengatur administrasinya sendiri dan menjaga budaya di Thailand Selatan. Program kedua adalah Civil-Police-Military Patrol (CPM-43) yang berfungsi sebagai kontrol keamanan agar tidak terjadi extra judicial killing. Tahun 1990-an, Muslim menjadi mayoritas pemegang kekuasaan di majelis legislatif provinsi di Thailand Selatan dan menjadi Mayor disetiap kota madya sehingga terdapat perpecahan di kelompok pemberontak antara BRN dan PULO (Melvin 2007, p.29). Konflik muncul lagi pada tahun 2004 sebagai hasil kebijakan Thaksin Sinawatra yang menghapuskan SBPAC dan CPM-43, dan malah mendeklarasikan status Darurat Operasi Militer tahun 2005 di Thailand Selatan (Council on Foreign Relations, 2008). Penghapusan kedua institusi tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dari Thaksin beserta partainya yang mencoba mengganti dominasi Partai Demokrat dengan mendeklarasikan bahwa konflik di Thailand Selatan bukanlah masalah politis namun masalah kriminalitas dan keamanan (Croissant 2007, p.9).

Proses perlawanan elit-elit lokal atau cara memobilisasi massa dapat dijelaskan dengan pendekatan konstruktivisme dengan pemilihan identitas yang mencolok ‘salient’ ‘master cleavage’ dari berbagai identitas yang ada yang kemudian dimasuki oleh ‘master narative’ untuk membakar semangat dan kebencian (Varshney 2009, p. 287). Posner menjelaskan pemilihan identitas yang mencolok ini lebih mudah didapat bila identitas yang dipilih relatif sama atau lebih besar daripada wilayah dan total populasi di tempat terjadinya kontestasi politik (2004). Terdapat 80% Muslim tinggal di ketiga provinsi di Thailand Selatan dibandingkan Buddha yang hanya 22%. Dari total penduduk 2,777,542, 75% adalah etnis melayu (Nurakkate 2012, p.4). Dengan data ini, maka identitas Melayu-Muslim merupakan identitas mayoritas.

Merujuk pada tulisan Panggabean, yaitu bukan perbedaan identitaslah yang menyebabkan konflik namun konflik lah yang mempertegas adanya perbedaan etnik tersebut (Panggabean 2018, p. xxv). Setidaknya terdapat dua contoh fenomena yang menjadi basis penguatan identitas Melayu dan Muslim: (1) proses asimilasi yang berwujud pelarangan bahasa Patani dan agama Islam telah memberikan kesan bahwa keberlangsungan umat Islam di Patani terancam; dan (2) adanya penembakan 150 umat muslim di Masjid Kru Se dan penangkapan demonstran Muslim pada protes di Kantor Polisi Tak Bai (Engvall and Magnus 2014, p. 129). Penguatan identitas agama ini dicerminkan melalui penggunaan atribut keagaman dalam pergerakan mereka dan ideologi yang diusungnya. Sebagai contoh, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) diubah menjadi Barisan Islam Pembebasan Patani, dan tahun 1995 dibentuk Patani Islamic Mujahedeen Movement oleh Muslim relawan perang Afghanistan (Melvin 2007, p.22).

Konflik kekerasan di Thailand Selatan tidak berjalan konstan. Dinamika konflik ini dipengaruhi oleh respon dari Pemerintah Pusat. Thailand Selatan merupakan basis pendukung dari Partai Demokrat sejak tahun 1975-2005. Akibatnya, baik pada masa Pemerintahan Chuan Leekpai dan Abhisit Vejjajiva tetap mempertahankan institusi SPBAC, CPM-43, beserta constructive engagement dengan penduduk Thailand Selatan (Croissant 2007). Walaupun institusi SBPAC dan CPM-43 adalah karya Prem Tinsulanonda, namun Ia berasal dari militer dan tidak membutuhkan dukungan dari rakyat untuk dapat menjadi Perdana Menteri. Pada masa dominasi dan pemerintahan Partai Demokrat, tingkat konflik kekerasan di Thailand Selatan cenderung menurun. Setelah berakhirnya Pemerintahan Chuan Leekpai tahun 2001 dan digantikan dengan Thaksin, insiden kekerasan naik dari 50 di tahun 2001 menjadi 75 di tahun 2002 dan 119 di tahun 2003 (Melvin 2007, p.30).

Korelasi menurunnya konflik kekerasan dengan sikap akomodatif dari Partai Demokrat terhadap penduduk Thailand Selatan dapat dijelaskan dengan pendekatan institusionalisme terutama terkait dengan pemilu. Dalam kasus ini, Pemerintah Partai Demokrat menerapkan otonomi (federalisme) yang artinya kekuatan lokal dapat menentukan pemerintahannya dengan minimum ketetapan yang ditekan dari pemerintah pusat (Mahakanjana 2006, p.16). Artinya, dalam masa tersebut lokal elit mampu menjalankan pemerintahannya dengan basis agama Islam dan penghormatan terhadap budaya Melayu. Wilkinson (2004) menambahkan korelasi pemerintah mau melindungi minoritas dan granting their rights karena sistem demokrasi memungkingkan terjadinya vote-pooling dimana partai politik bergantung pada suara minoritas (support base) untuk memenangkan pemilu. Hal ini terjadi pada Partai Demokrat di Thailand Selatan pada Pemilu 2011 yang mendapatkan 9 dari 11 kursi.

Kesimpulan

Konflik kekerasan etnik di Thailand Selatan bersifat kompleks sehingga memerlukan pendekatan integratif dan kompleks untuk menganalisa penyebab dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Temuan utama di tulisan ini adalah penyebab konflik di Thailand Selatan merupakan bentuk kepentingan elit lokal untuk memertahankan kekuasaan karena pemerintah Thailand yang terus mencoba melakukan asimilasi dan sentralisasi. Berhasilnya mobilisasi dari elit lokal dengan pemilihan ‘master cleavage’ etnik Melayu dan Muslim dikarenakan gagalnya institusi yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengakomodir kepentingan elit lokal. Adanya SBPAC dan CPM-43 nyatanya berhasil menekan angka kekerasan walaupun bukan berarti menghilangkannya. Dengan demikian, penulis cenderung melihat konflik ini sebagai hal yang saling memengaruhi dimana kegagalan institusionalisme menyebabkan keberhasilan mobilisasi etnik oleh elit lokal dan sebaliknya.

Referensi

Abuza, Zachary. 2011. “The Ongoing Insugency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics.” Institute for National Strategic Studies, No. 6 1-35.

Al Jazeera. 2019. Attacks in Thailand’s deep south: Who, why and what’s next? January 21. Accessed October 04, 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/01/attacks-thailand-deep-south-190120233033431.html.

Chalk, Peter. 2008. “The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic.” RAND 1-23.

Chandra, Kanchan. 2006. “What is Ethnic Identity and Does It Matter?” Annual Review of Political Science Vol.9, No. 1. 397-424.

Council on Foreign Relations. 2008. The Muslim Insurgency in Southern Thailand. September 10. Accessed October 05, 2019. https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand.

Croissant, Aurel. 2007. “Muslim Insurgency, Political Violence, and Democracy in Thailand.” Terrorism and Political Violence, Vol. 19, No. 1 1-18.

Engvall, Anders, and Andersson. Magnus. 2014. “The Dynamic of Conflict in Southern Thailand.” Asian Economic Papers, Vol. 14, No. 3 169-189.

Fearon, James D. 1999. Why Ethnic Politics and ‘Pork’ Tend to Go Together. Mimeo: Standford University.

Fearon, James D. 2004. “Ethnic Mobilization and Ethnic Violence.” 1-18.

Harish, S.P. 2006. “Ethnic or Religious Cleavage? Investigating the Nature of the Conflict in Southern Thailand.” Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 1. 48-69.

Mahakanjana, Chandra-nuj. 2006. “Decentralization, Local Government, and Socio-political Conflict in Southern Thailand.” East-West Center Working Paper, No.5. 1-55.

Melvin, Neil J. 2007. “Conflict in Souther Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency.” SIPRI Policy Paper, No. 20 1-40.

Moller, Till M. 2011. “Insurgency in Southern Thailand: A Quest for Identity.” Security and Peace, Vol. 29, No. 1 7-13.

Nurakkate, Chumphot. 2012. “The Conflict in Southern Thailand.” Center for Defence and Strategic Studies 1-20.

Panggabean, Samsu Rizal. 2018. Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.

Posner, Daniel N. 2004. “The Political Salience of Cultural DIfference: Why Chewas and Tumbukas Are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi.” American Political Science Review, Vol. 98, No. 4. 529-545.

Varshney, A. 2009. “Ethnicity and Ethnic Conflict.” In The Oxford Handbook of Comparative Politics, by Carles Boix & Susan C. Stokes, 274-294. Oxford: Oxford University Press.


Artikel ini ditulis oleh Febrilliant Maulana Husein, saat mengikuti Program Magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

Photo by Leo Rivas on Unsplash

 

 

Unintended Pregnancy dan Masa Depan Anak

Kondisi kehamilan serta masa anak-anak merupakan masa-masa kritis dalam tahap perkembangan individu. Sayangnya, tak jarang kita temui perlakuan tidak pantas yang sejatinya berdampak sangat besar terhadap perkembangan seorang individu. Dorongan untuk melakukan perbuatan tertentu biasanya diawali dengan adanya rasa, niat ataupun perencanaan. Dalam kaitannya dengan kondisi kehamilan dan perkembangan anak, bisa kita lihat bahwasanya niatan atau rencana kehamilan itu memegang peranan penting yang menentukan perlakuan yang akan diberikan pada sang anak nantinya, hal ini berdampak pada kondisi anak tersebut dimasa yang akan datang.

Adanya penganiayaan terhadap seorang anak tidak lepas dari apakah kehamilan yang dijalani telah direncanakan dengan matang atau tidak. Kehamilan yang tidak diinginkan memicu reaksi ketidaksiapan bagi orang tua khususnya calon ibu, baik secara fisik ataupun psikis. Ketidaksiapan inilah yang mendasari adanya perilaku-perilaku yang keras terhadap anak serta kecenderungan untuk mengabaikan anak. Dampak penganiayaan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak, menurunkan interaksi sosial, mengalami keterlambatan sosial, dan kurangnya empati (Lakhdira, et al., 2019) anak cenderung memiliki gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, disorder, memiliki kepercayaan diri serta tingkat kepuasan hidup yang rendah (Lakhdira, et al., 2019).

Kehamilan pada remaja atau pada usia muda sering digolongkan sebagai bentuk kehamilan yang tidak diinginkan (unintended pregnancy). Kehamilan tidak diinginkan sendiri terbagi atas dua hal yakni, kehamilan yang terjadi terlalu cepat atau terlalu lama dari perencanaan dan kehamilan bagi keluarga yang sama sekali tidak merencanakan untuk memiliki anak (Guterman, 2015), dalam banyak studi kehamilan ini didefinisikam meliputi kelahiran tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan waktu perencanaan, pemaksaan aborsi, serta keguguran (Sigh, et al., 2010). Kehamilan tidak diinginkan membawa konsekuensi serius bagi perempuan dan keluarganya, berkaitan dengan kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi (Sigh, et al., 2010). Dalam banyak kasus, kehamilan tak diinginkan berakhir dengan aborsi, namun tak jarang para calon ibu melakukan penolakan terhadap aborsi, padahal hal ini justru dapat menimbulkan efek negatif terhadap mental dan kondisi sosioekonomi seseorang, karena anak-anak yang lahir dari ibu yang menginginkan aborsi mayoritas berada dibawah garis kemiskinan dan berkecenderungan memiliki anak dengan tingkat perkembangan di bawah normal atau rata-rata (Foster, et al., 2019). Kasus-kasus kehamilan tak diinginkan pada remaja biasanya berkaitan dengan kehamilan diluar nikah, yang menimbulkan konsekuensi berupa paksaan untuk keluar dari sekolah, mendapat penolakan dari pihak keluarga atau komunitas tertentu, bahkan dalam masyarakat yang masih sangat konsevatif, perempuan dipaksa untuk menikah ataupun mendapat penganiayaan secara fisik (Sigh, et al., 2010). Berdasarkan catatan UNICEF, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, dan 0,5% anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun. Kesimpulan tersebut berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017 yang mencatat bahwa 14,18% perempuan yang telah menikah di Indonesia berusia di bawah 16 tahun, dengan persentase tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor yang menyebabkan kehamilan tak diinginkan antara lain  stigma terhadap kehamilan, budaya, tuntutan persaingan waktu perempuan (bekerja atau sekolah), upaya penyempurnaan ukuran keluarga, ketidaksepakatan antara pasangan mengenai bentuk dan ukuran keluarga, kurangnya dukungan dari salah satu pihak pasangan, kurangnya akses terhadap jasa perencanaan keluarga, masalah kontrasepsi, khususnya berbicara mengenai metode yang akan ditempuh dan ketersediaan, hingga banyak yang menghindari kontrasepsi karena stigma memberikan efek samping tertentu, rendahnya pemahaman mengenai resiko-resiko kehamilan, serta munculnya keadaan-keadaan yang tak diharapkan seperti sakit, kehilangan pekerjaan dan perceraian (Sigh, et al., 2010), rendahnya tingkat edukasi, hidup di keluarga atau lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan dilampiaskan pada konsumsi alkohol, obat-obatan terlarang serta melakukan aktifitas seksual pertama lebih muda sehingga menimbulkan aktivitas seksual lebih sering (Panova, et al., 2016). Perilaku orang tua secara signifikan menciptakan situasi tertentu yang mempengaruhi proses kehamilan hingga kelahiran anak. (Guterman, 2015). Perilaku tersebut menurun dari perilaku ibu sebelumnya,  yang akan menghasilkan pola perilaku yang lebih beresiko (Panova, et al., 2016). Dalam menghadapi kehamilan tak diinginkan, seseorang sudah seharusnya mendapat konseling dan dukungan, dukungan medis dan managemen pembedahan untuk aborsi sebagai pilihan alternatif (Burton, 2018) Dukungan dan keseriusan pasangan berpengaruh pada keinginan untuk memiliki anak, keterlibatan saorang ayah dapat mengurangi resiko adanya kekerasan pada masa kehamilan, hal ini dikarenakan laki-laki dianggap berperan lebih dalam perlindungan dan kontrol terhadap keluarga (Guterman, 2015).

Penganiayaan anak (maltreatment children) merupakan sebuah bentuk perlakuan yang kekerasan serta wujud pengabaian atau penelantaran dari orang tua ataupun pengasuh anak seperti orang tua tiri, pengasuh dan wali anak yang berupa kekerasan seksual, fisik dan mental ( mengancam, merendahkan, mempermalukan, dan menertawakan), serta pengabaian secara fisik yakni dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok anak seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perlindungan, pelayanan kesehatan, kesempatan terhadap akses pendidikan, dan pengawasan dan pengabaian secara mental yakni dengan tidak mendapatkan dukungan, perhatian, dan rasa sayang. (H.C.G., et al., 2017). Jumlah pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak di Indonesia di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota selama lima tahun terakhir berjumlah 21.689.987 kasus. Komnas Anak mencatat pada 2015 terdapat 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,30% kasus berupa kejahatan seksual. “Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia 2013” dari Kementerian Sosial memperlihatkan prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai 17,98 persen (2.603.770 anak).

Dilihat dari pola kecenderunganya, seorang ibu cenderung menunjukkan kekerasan secara mental dan melakukan pengabaian atau penelantaran, sedangkan seorang ayah cenderung melakukan kekerasan secara fisik (Guterman, 2015). Menurut data Komnas Anak, anak-anak Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik, sebanyak 86,65 persen anak laki-laki dan 96,22 persen anak perempuan menyatakan pernah mengalaminya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengaiayaan terhadap anak adalah rendahnya pendapatan (kemiskinan), fungsi serta kualitas orang tua (Font & Berger, 2015), tidak konsistennya dalam disiplin, tinggal dengan orang tua tiri atau wali, ibu muda, kelangkaan makanan, konflik keluarga, pengetahuan yang rendah mengenai kehamilan, hubungan dengan orang tua (Lakhdira, et al., 2019) serta ketidakmampuan seseorang dalam menjalani peran sesuai dengan realita yang seharusnya ia jalankan (Guterman, 2015). Seseorang yang menjadi korban dari penganiayaan anak memiliki kecenderungan untuk berlaku serupa dan beresiko lebih tinggi mengalami kehamilan diusia muda serta melakukan kekerasan terhadap pasangan dan anak, hal ini berkaitan dengan proses transisi menjadi orang tua dan pengetahuan yang sangat terbatas tentang bagaimana mengurus anak (Murphy, et al., 2017), ibu usia muda cenderung memiliki keterbatasan dalam teknik, skill, pengalaman, serta pengetahuan untuk  merawat dan membesarkan anak mereka (Lakhdira, et al., 2019).


Referensi

Badan Pusat Statistik, 2012. Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun, s.l.: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, 2012. Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun Menurut Provinsi, s.l.: Badan Pusat Statistik.

Bruce J. Hillman, M., 2018. Gender Bias. Adona Lane, Wake Forest: Elseiver Inc. on behalf of American College Radiology.

Burton, R., 2018. Criminalised Abortion in UK : UK Medical Students should be Taught How to Manage Unwanted Pregnancy. Liverpool: BMJ.

Chrisine L. Hancock, Deborah R. Carter, 2016. Building Environments that Encourage Positive Behavior : the Preschool Behavior Support Self-Assesment. JSTOR & National Assosiation for the Education at Young Childern (NAEYC), pp. 66-73.

Font, S. A. & Berger, L. M., 2015. Child Maltreatment and Childern’s Developmental Trajectories in Early to Middle Childhood. Child Development, 86(2), pp. 536-556.

Foster, D. G. et al., 2019. Effects of Carrying an Unwanted Pregnancy to Term on Women’s Existing Childern. The Journal of Pediatrics, Volume 205, pp. 183-189.

Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zolitz, 2017. Gender Bias in Teaching Evaluations. Oxford Journals, pp. 1-50.

Gerintya, S., 2017. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG
[Diakses 5 April 2019].

Gerintya, S., 2017. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG
[Diakses 5 April 2019].

Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelo, Francesso Rosati, 2016. Gender Bias in Academic Recruitment. Springer, pp. 119-141.

Guterman, K., 2015. Unintended Pregnancy as a Predictor of Child Maltreatment. Child Abuse & Neglect, Volume 48, pp. 160-169.

H.C.G., L. et al., 2017. Parent-Child Agreement on Parent-to-Child Maltreatment. Springer, Volume 32, pp. 207-217.

Handayani, M. S., 2016. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/ragam-kekerasan-anak-8Ms
[Diakses 5 April 2019].

Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018. Backlash Against Gender Stereotype-Violating Preschol Children. PLOS ONE, pp. 1-24.

Karson T.F. Kung, Gu Li, Jean Golding, Melissa Hines, 2018. Preschool Gender-Type Play Behavior at Age 3.5 Years Predicts Psycal Aggression at Age 13 Years. Springer : Arch Sex Behav, pp. 905-914.

Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith, 2017. A Hearts-on, Hands-on, Minds-on Model for Preschool Science Learning. JSTOR & National Assosiation for the Education of Young Children (NAEYC), pp. 80-86.

Khalika, N. N., 2018. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/bapak-ibu-kandung-di-ranking-teratas-pelaku-kekerasan-pada-anak-cYdp
[Diakses 5 April 2019].

Kirnandita, P., 2017. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/bersenang-senang-berdua-tapi-kb-dianggap-urusan-perempuan-cwMV
[Diakses 5 April 2019].

Kirnandita, P., 2018. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9
[Diakses 5 April 2019].

Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Iveran, Christine Fawcett, 2017. Early Preschool Environments and Gender : Effects of Gender Pendagogy in Sweeden. Elseiver : Journal of Experimental Child Psichology, pp. 1-17.

Lakhdira, M. P. A. et al., 2019. Intergenerational transmission of child maltreatment: Predictors of child emotional maltreatment among 11 to 17 years old children residing in communities of Karachi, Pakistan. Child Abuse & Neglect, Volume 91, pp. 109-115.

Murphy, S., Elklit, A. & Shevlin, M., 2017. Child Maltreatment Typologies and Intimate Partner Violence : Findings from a Danish National Study of Young Adult. Journal of Interpersonal Violence, pp. 1-16.

Panova, O. V., Kulikov, A. M., Berchtold, A. & Suris, J. C., 2016. Factors Associated with Unwanted Pregnancy Among Adolescents in Russia. Pediatric and Adolescent Gynecology, Volume 29, pp. 501-505.

Primastika, W., 2018. tirto.id. [Online]
Available at: https://tirto.id/krisis-agraria-di-indonesia-picu-perkawinan-anak-c5ay
[Diakses 5 April 2019].

Sigh, S., Sedgh, G. & Hussain, R., 2010. Unintended Pregnancy : Worldwide Levels, Trends, and Outcomes. Studies in Family Planning, 41(4), pp. 241-250.

Zhongwei Liang, Chunliang Zhang, Sikun You, Hongguang Deng, 2011. Teaching Examples and Pedagogy Methods of Mechanical Drafting Based on Behaviorism Teaching Theory. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 144-148.


Artikel ini ditulis oleh Putri Berliyanti, mahasiswi Departemen SosioloGi, Universitas Gadjah Mada, saat mengikuti Program Magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

Photo by Leo Rivas on Unsplash

 

 

Dilema Bias dan Pendidikan Gender pada Anak Usia Dini

Tingkat bias gender yang tinggi serta banyaknya kasus-kasus diskriminasi gender yang terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Isu bias gender berkaitan erat dengan munculnya stereotip gender yang seringkali menimbulkan adanya tindak diskriminasi yang didasarkan pada gender seseorang. Isu bias gender ini utamanya masih banyak menjadi sorotan bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

Mengapa isu bias gender ini penting :

  1. World Economic Forum menilai kesenjangan gender di 149 negara dan skor untuk negara-negara di Asia Tenggara terbilang buruk karena masih jauh dari skala 1 yang menunjukkan kesetaraan. Filipina yang menempati posisi teratas hanya memiliki skor 0,781 dengan Myanmar di posisi paling akhir memiliki skor 0,665.
  2. Global Gender Gap Reportmenemukan masih tingginya gap upah antar-gender di Indonesia. Tercatat pada 2017, estimasi penghasilan yang diperoleh laki-laki sebesar $15.536, sedangkan perempuan hanya $7.632.
  3. Sejak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan anggota di DPR RI belum mencapai angka 30 persen, meskipun syarat keterwakilan perempuan itu sudah diatur dalam UU No.2 Tahun 2008.
  4. Survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud tahun 2013 menunjukkan, persentase pengajar perempuan di perguruan tinggi hanya sebesar 40,58%, sementara pengajar perguruan tinggi laki-laki sebesar 59,42%.
  5. Penurunan signifikan ada pada variabel wage equality for similar work. Skor terus turun dari 0,84 di 2007 menjadi 0,71 di 2017. Selaras dengan data BPS, skor menunjukkan bahwa upah antar-gender untuk pekerjaan serupa di Indonesia semakin tidak setara.

Bias gender sendiri muncul saat perempuan dan laki-laki mendapat penilaian berbeda terhadap sesuatu yang mana alasannya tidak dapat dijelaskan berdasarkan objektifitas mengenai kualitas dan seakan mengesampingkan usaha individu hanya karena gender mereka (Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zolitz, 2017) perilaku bias gender inilah yang melahirkan adanya stereotip dan diskriminasi gender di masyarakat. Secara umum, perempuan distereotipkan bersifat komunal, yakni hanya memiliki peran pendukung, perawat dan pengasuh, sedangkan laki-laki di stereotipkan sebagai individu yang mandiri dan bisa memimpin (Williams J. 1990 dalam Sullivan, Racusin, Lopez, & williams, 2018). Kasus paling banyak yang ditemukan dalam fenomena bias dan diskriminasi gender muncul dalam bentuk dimana seorang perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk dipromosikan dan naik jabatan, memegang peranan sebagai pemimpin seperti kepala departemen, kepala divisi, ataupun pengurus harian, serta mendapat bayaran yang lebih rendah dari rekan kerja laki-laki untuk posisi yang sama (Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelo, Francesso Rosati, 2016). Untuk menghindari ketidakadilan dan diskriminasi gender, sudah seharusnya kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari hanya mengukur serta memetakkan presentase antara perempuan dan laki-laki dalam situasi tertentu (Bruce J. Hillman, 2018). Sayangnya, upaya yang seringkali dilakukan guna meminimalisir dampak diskriminasi dan ekspektasi gender ini seringkali mengalami hambatan dari budaya yang telah ada (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018).

Salah satu solusi yang dianggap dapat memberikan pengaruh signifikan dalam menekan angka diskriminasi gender adalah adanya pendidikan gender yang diajarkan sejak dini, hal ini karena secara umum norma gender secara langsung maupun tidak langsung seringkali dilanggengkan dalam sistem pendidikan. Hal ini terlihat dari berbagai kurikulum yang seringkali mengandung arahan terselubung dalam presentasi buku maupun cara mengajar yang memberikan sebuah pengecualian dalam memperlakukan individu utamanya terhadap gender atau jenis kelamin tertentu. Selain itu, salah satu alasan mengapa perempuan masih mendapat perlakuan berdasar stereotip gender terutaman di dunia pendidikan adalah karena dunia akademisi juga masih didominasi oleh profesi-profesi laki-laki (Curtis 2011 dalam Mitchell & Martin 2018).

Pendidikan terhadap kesadaran gender sudah bisa dikenalkan terhadap anak-anak sejak dini, hal ini karena ditahun-tahun pertama kehidupan, anak-anak mengembangkan pemahaman yang masih sangat kaku mengenai konsep perilaku, preferensi dan sifat-sifat yang terkait dengan gender (Slaby, Freyk 1975, Brown, Bigler 2004, dalam sullivan, Racusin, Lopez, & williams 2018). Salah satu hal yang diangap relevan terkait perkembangan stereotip gender yang kuat pada anak adalah struktur masyarakat dewasa yang seolah menormalisasi perilaku serupa (Ben S. 1981, Bussey K., Bandura A. 1999 dalam Sullivan, Racusin, Lopez, & williams 2018). Pola permainan dan interaksi termasuk percakapan orang tua, berpengaruh pada gender dan stereotip gender anak. Orang tua yang melanggar, menyetujui dan yang kurang memahami mengenai stereotip gender akan cenderung membuat seorang anak menirunya (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018)

Secara alami anak-anak seringkali memiliki rasa penasaran yang tinggi atas hal-hal yang ada di sekitarnya, memupuk rasa penasaran ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan verbal serta linguistik yang dimiliki oleh anak (Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith, 2017). Aktivitas belajar, transisi, perilaku menentang anak-anak dapat mempengaruhi setiap aspek di dalam kelas, berbagai aspek dalam lingkungan pembelajaran ini dapat dimanfaatkan guna membangun struktur tata perilaku anak karena lingkungan bermain anak memang memainkan peran utama dalam mendorong perilaku positif (Chrisine L. Hancock, Deborah R. Carter, 2016). Anak-anak akan membawa latar belakang pengetahuan mereka pada teman sebaya dalam aktivitas bermain bersama, sehingga dianggap paling cocok untuk menyisipkan pesan implisit dalam kondisi ini (Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith, 2017). Di Swedia, dilakukan sebuah penelitian yang membandingkan anak-anak dalam jenjang pendidikan anak usia dini konfensional dan dikomparasikan dengan yang memiliki kurikukum pengajaran berbasis gender netral, ditemukanlah hasil bahwa dalam kegiatan bermain dengan anak-anak yang tidak familiar menciptakan kecenderungan mereka lebih rendah dalam memiliki dan membangun stereotip gender, hal ini karena pengajaran gender yang netral memberikan efek pada cara berfikir dan perasaan anak mengenai gender yang berbeda (Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Iveran, Christine Fawcett, 2017).

Sayangnya, masyarakat utamanya di negara-negara kawasan Asia Tenggara seringkali masih menekan ekspresi dan memberikan ekspektasi yang kuat terhadap peran gender individu yang akan membentuk tata perilaku bahkan pada anak yang masih kecil (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018), dan hal ini masih seringkali diperkuat dengan latar belakang budaya maupun adat-istiadat setempat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini seorang individu cenderung mendapat tekanan untuk terus berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing, hal ini tercermin salah satunya dalam pola perilaku bermain, anak laki-laki seringkali diarahkan pada berbagai mainan berupa pistol, pedang dan kendaraan sementara anak perempuan lebih kepada permainan domestik seperti bermain boneka dan set rumah-rumahan (Suttonsmith & Rosenberg 1971, O’Brien & Huston 1985, Servin, Bohlin & Berlin 1999, Pasterski 2005, Ruble, Martin & Berenbaum 2006, Alexander, Wilcox & Woods 2009 dalam Kung, Li, Golding, & Hines 2018). Sehubungan dengan permainan anak baik di rumah maupun sekolah, perlu diperhatikan bahwa secara umum dapat dilihat jarang sekali anak perempuan yang menyusun balok atau kotak yang sebenarnya sangat baik bagi peningkatan kemampuan spasial dan berperan terhadap kemampuan matematika seorang anak. Hal ini sangat disayangkan karena permainan tertentu yang dimainkan oleh seorang anak dapat meningkatkan perubahan perilaku seketika setelah sesi bermain selesai (Karson T.F. Kung, Gu Li, Jean Golding, Melissa Hines, 2018).

Penyelesaian isu bias gender sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter yang dinilai baik di masyarakat. Penanaman nilai-nilai dan karakter ini berpengaruh secara lebih signifikan dan efektif bila ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Hal ini karena berdasarkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, menyebutkan bahwa usia awal perkembangan seorang individu akan sangat menentukan perilaku individu tersebut dikemudian hari. Pola pembelajaran terhadap anak usia dini sudah seharusnya tidak didasarkan pada prinsip bias gender yang akan memunculkan stereotip dan tertanam pada karakter seorang anak untuk melakukan diskriminasi gender di masa depan. Pengenalan gender pada anak usia dini dianggap sangat efektif untuk membentuk karakter individu yang lebih toleran terhadap perbedaan gender. Rasa toleransi yang tinggi, individu tidak lantas percaya terhadap stereotip gender yang banyak ada di masyarakat, dan dengan hal ini pula individu memiliki kecenderungan yang jauh lebih kecil untuk melakukan diskriminasi berdasarkan gender seseorang. Pemilihan lembaga pendidikan untuk anak usia dini juga harus diperhatikan dengan baik, mulai dari kurikulum, materi, pengajar dan proses-proses transfer ilmu yang ada didalamnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap informasi gender yang lebih lanjut didapatkan oleh seorang anak yang akan tertanam sebagai perilaku yang akan terus anak tiru serta lakukan hingga ia beranjak dewasa. Oleh sebab itu peran orang tua, pengasuh, guru serta pembuat kebijakan dan kurikulum pendidikan sangatlah penting dalam menyebarkan pola pendidikan yang ideal guna menanamkan pandangan dan perilaku anak terhadap gender yang benar dan tidak diskriminatif.


Referensi

Bruce J. Hillman, MD. “Gender Bias.” Adona Lane, Wake Forest: Elseiver Inc. on behalf of American College Radiology, 2018.

Chrisine L. Hancock, Deborah R. Carter. “Building Environments that Encourage Positive Behavior : the Preschool Behavior Support Self-Assesment.” JSTOR & National Assosiation for the Education at Young Childern (NAEYC), 2016: 66-73.

Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zolitz. “Gender Bias in Teaching Evaluations.” Oxford Journals, 2017: 1-50.

Gerintya, Scholastika. tirto.id. 6 November 2018. https://tirto.id/tingkat-kesetaraan-gender-indonesia-kalah-jauh-oleh-filipina-c9ms (diakses Maret 29, 2019).

—. tirto.id. 1 Mei 2018. https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB (diakses Maret 29, 2019).

Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelo, Francesso Rosati. “Gender Bias in Academic Recruitment.”

Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams. “Backlash Against Gender Stereotype-Violating Preschol Children.” PLOS ONE, 2018: 1-24.

Karson T.F. Kung, Gu Li, Jean Golding, Melissa Hines. “Preschool Gender-Type Play Behavior at Age 3.5 Years Predicts Psycal Aggression at Age 13 Years.” Springer : Arch Sex Behav, 2018: 905-914.

Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith. “A Hearts-on, Hands-on, Minds-on Model for Preschool Science Learning.” JSTOR & National Assosiation for the Education of Young Children (NAEYC), 2017: 80-86.

Kirnandita, Partesia. tirto.id. 18 Agustus 2017. https://tirto.id/kerikil-tajam-dunia-pendidikan-untuk-perempuan-cuHk (diakses Maret 29, 2019).

Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Iveran, Christine Fawcett. “Early Preschool Environments and Gender : Effects of Gender Pendagogy in Sweeden.” Elseiver : Journal of Experimental Child Psichology, 2017: 1-17.

Kristina M.W. Mitchell, Jonathan Martin. “Gender Bias in Student Evaluations.” American Political Science Assosiation, 2018: 684-652.

UNESCO. “Achieving gender equality in education: don’t forget the boys.” Policy Paper 35. place de Fontenoy, Paris: UNESCO, April 2018.

Winarto, Joko. Kompasiana. 13 Februari 2011. https://www.kompasiana.com/jokowinarto/550080c7a333111e7351121b/teori-b-f-skinner?page=all (diakses Maret 30, 2019).


Artikel ini ditulis oleh Putri Berlyanti, mahasiswi Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, saat melaksanakan Program Magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

 

Photo by Robert Collins on Unsplash

 

 

 

 

 

 

Tren Environmental Consciousness di Asia Tenggara untuk Mengurangi Sampah

Dalam laporan yang berjudul Streaming the Tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean yang diterbitkan oleh McKinsey Center for Business and Environment dan Ocean Conservancy, Indonesia, Cina, Filipina, Thailand, dan Vietnam adalah lima negara yang membuang lebih banyak plastik ke lautan daripada gabungan sampah yang dibuang ke lautan oleh gabungan seluruh dunia. Di lima negara ini, sampah sering menyumbat saluran air di kota-kota, meningkatkan risiko banjir, atau tersapu oleh angin dan dibuan kelaut hingga menyumbang sampai dengan 60 persen sampah plastik ke lautan. Negara-negara ini baru-baru mendapat manfaat dari peningkatan PDB yang signifikan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, peningkatan kekuatan ekonomi juga telah menghasilkan ledakan permintaan akan produk-produk konsumsi yang belum dipenuhi dengan infrastruktur pengelolaan limbah yang sepadan.

Menyikapi hal ini, beberapa tahun belakangan, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan langkah-langkah untuk meminimalisasi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, jaringan restoran KFC, McDonalds, dan Burger King di Indonesia, Malaysia dan Singapura yang mulai menghentikan penggunaan sedotan plastik di restoran mereka. Di Filipina, McDonalds mengadakan progam “No Straw Friday” sebagai suatu langkah untuk meminimalisasi penggunaan sedotan plastik sehari-hari.

Banyak pula toko-toko, baik toko fisik dan toko online menerapkan pembungkusan produk yang dibeli tidak menggunakan plastik, di Indonesia, hal ini telah diterapkan oleh Cleanomic dan The Body Shop. Bahkan, toko swalayan di Indonesia telah menyarankan para pelanggannya untuk membeli tas kanvas sebagai pengganti kantong belanja.

Per 1 Maret 2019, Asosiasi Pengusaha  Ritel Indonesia (Aprindo) resmi mengenakan biaya penggunaan kantong plastik belanja di ritel-ritel modern kepada konsumen. Hingga kini ada sekitar 40.000 ritel di Indonesia yang masuk dan menjadi anggota Aprindo. Begitu pula dengan beberapa toko-toko di Indonesia yang telah berhenti menyediakan packaging plastik dan styrofoam untuk membungkus makanan, melainkan mewajibkan para konsumennya untuk membawa kotak atau kantong makanan sendiri, salah satu contohnya adalah Kebun Roti di Yogyakarta. Bahkan, di Ubud, Bali, Bintang Supermarket sudah tidak menggunakan plastik untuk membungkus sayur-sayuran, seperti terong, kangkong, asparagus. Kini, Bintang Supermarket telah menggunakan daun pisang dan tali bambu untuk membungkus sayur-sayuran tersebut. Yang lebih menarik lagi, di Bali, sebuah penjual waffle vegan dengan merk Bruxel, menggunakan kemasan yang dapat dimakan sebagai pembungkusnya, untuk menggantikan plastik pembungkus makanan yang biasa digunakan. Kemasan yang dapat dimakan ini terbuat dari rumput laut dan tentu saja aman untuk dimakan.

Pemerintah Kota Surabaya, Indonesia pun memiliki inisiatif yang menarik untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan program “Tukar Sampah Botol Plastikmu Buat Naik Suroboyo Bus”. Untuk dapat menaiki Suroboyo Bus, warga harus menukarkan salah satu di antara tiga botol besar, lima botol tanggung, atau 10 gelas air mineral untuk satu stiker, yang mana satu stiker berlaku untuk dua jam. Tri Rismaharini, Walikota Surabaya yang menjabat saat ini, berharap sistem pembayaran tersebut bisa mengurangi jumlah sampah di Surabaya. Sampah plastik tersebut akan diolah dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan Indonesia dapat mengurangi 70 persen sampah plastik di laut hingga 2025 nanti. Target itu diklaim bisa tercapai jika semua elemen bangsa ini secara aktif mau beraksi secara nyata untuk membudayakan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam praktik rutinitas harian. Gerakan Indonesia Bersih adalah gerakan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, swasta dan berbagai pihak demi mewujudkan Indonesia bebas sampah. Gerakan ini mencakup beberapa hal, antara lain peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas, Gerakan Indonesia Bersih ini telah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, salah satunya dengan kegiatan bersih-bersih pantai, salah satunya di Pantai Kuta, yang menjadi salah satu destinasi favorit turis domestik maupun mancanegara di Bali. Gerakan Indonesia Bersih ini juga diharapkan dapat memupuk kesadaran masyarakat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya dan berpartisipasi menjaga lingkungannya.

Menurut para ahli, mengurangi penggunaan sedotan plastik atau bahkan menghentikan penggunaan sedotan plastik ini mungkin tidak banyak membendung polusi. Masalah sebenarnya terletak pada buruknya sistem pengelolaan limbah di negara-negara. Hal ini dikarenakan sedotan plastik hanyalah satu dari banyak hal yang mencemari lingkungan laut. Gerakan anti sedotan plastik telah berdampak besar dalam menciptakan kesadaran di benak konsumen tentang dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh penggunaan plastik sekali pakai, dan bukan hanya sedotan plastik. Tentu saja, semua ini hanyalah awal. Jack Buffington, professor dari University of Denver dan ahli dalam rantai pasokan dan ilmu material, mengatakan bahwa menyingkirkan sedotan dan plastik sekali pakai lainnya, mendaur ulang, serta mengurangi tindakan konsumerisme kita adalah upaya mulia, namun juga tetap diperlukan suatu desain ulang yang mendasar untuk mengatasi limbah plastik. Negara-negara berkembang di Asia, pada akhirnya akan membutuhkan lebih banyak tempat pembuangan sampah modern, incinerator, dan program daur ulang swadaya.

Tak hanya langkah-langkah pengurangan sampah plastik yang marak digalakkan oleh beberapa negara di Asia Tenggara, guna mengurangi jumlah sampah, telah banyak kalangan di negara-negara Asia Tenggara mengikuti campaign gerakan Zero Waste. Zero Waste adalah suatu tindakan atau kebiasaan seseorang bersikap ramah lingkungan dengan cara selalu menghindari segala sesuatu yang menimbulkan sampah atau limbah, baik itu sampah makanan, plastik, pakaian, dan lain-lain.

GAP Filipina pada September 2018 mengadakan program donasi jeans lama yang dapat ditukarkan dengan voucher senilai 500 peso untuk membeli jeans yang baru. Jeans lama yang terkumpul kemudian akan didonasikan ke Zero Waste Recycling Movement of the Philippines Foundation. Selain itu, guna menyelamatkan makanan berlebih yang tidak termakan, di Malaysia, terkenal suatu gerakan yang dinamakan The Lost Food Project, sebuah bank makanan yang menyelamatkan makanan berkualitas dan bergizi yang berlebih yang jika tidak dimakan akan berakir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). The Lost Food Project akan mendistribusikan kembali makanan ini kepada mereka yang membutuhkan. Tim sukarelawan The Lost Food Project bekerja sama dengan distributor dan pemasok makanan, menyelamatkan berton-ton kelebhan makanan setiap minggu dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Sejak diluncurkan pada bulan April 2016, The Lost Food Project telah mampu menyelamatkan cukup banyak makanan berlebih untuk menyediakan hampir 2 juta makanan bagi orang-orang yang membutuhkan dan mencegah lebih dari 1 juta kilogram emisi karbon memasuki atmosfer. Di negara-negara Asia Tenggara, telah banyak aksi-aksi yang dilakukan untuk memperkenalkan zero waste ini, seperti adanya movie screening untuk mempelajari zero waste, penandatanganan Zero Waste Aspiration pada Civil Society Forum 2018 yang ditandatangani oleh partisipan dari 32 kota di 15 Provinsi di Indonesia, workshop dan kuliah umum tentang zero waste management, serta berbagai campaign di sosial media.

 

 

Reference:

Buffington, J. (2019, February 13). Commentary: Why recycling, less single-use plastics are not the answers to our plastic scourge. Retrieved June 4, 2019, from https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/recycling-less-single-use-plastics-not-answer-to-global-crisis-11222502

Komang Erviani, Ni. (2019, April 29). Bali supermarket ditches plastic packaging for banana leaves. Retrieved June 4, 2019, from https://www.thejakartapost.com/life/2019/04/29/bali-supermarket-ditches-plastic-packaging-for-banana-leaves.html

Lingga, Murti Ali. (2019, February 28). Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Berapa Harganya? Retrieved June 3, 2019, from https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/28/224700626/kantong-plastik-berbayar-di-ritel-modern-berapa-harganya-

Mahmud, A. H. (2018, July 25). Skipping plastic straws might not do much to stop marine pollution, experts say. Retrieved June 3, 2019, from https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/skipping-plastic-straws-might-not-stop-marine-pollution-10555340

Tanakasempipat, P. (2018, June 06). Southeast Asia’s plastic ‘addiction’ blights world’s oceans. Retrieved June 4, 2019, from https://www.reuters.com/article/us-environment-day-plastic/southeast-asias-plastic-addiction-blights-worlds-oceans-idUSKCN1J10LM

 

 

Artikel ini ditulis oleh Rahma Safira S., mahasiswa Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, ketika magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

Photo by Bas Emmen on Unsplash

Tinjauan Yuridis Penggunaan Tentara Anak di Myanmar Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Dewasa ini, penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata kian merebak. Ribuan anak melayani sebagai tentara dalam konflik bersenjata diseluruh belahan dunia, seperti Suria, Irak, Myanmar, dan Sudan Selatan. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, bertugas di pasukan angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata. Mereka mungkin bertarung di garis depan, berpartisipasi dalam misi bunuh diri, dan bertindak sebagai mata-mata. Anak-anak perempuan mungkin dipaksa menjadi budak seksual. Banyak dari mereka yang diculik atau direkrut secara paksa, sementara yang lain bergabung karena putus asa dan berbekal atas kepercayaan bahwa kelompok-kelompok bersenjata menawarkan kesempatan terbaik mereka untuk tetap bertahan hidup.

Myanmar telah dipengaruhi oleh beberapa konflik bersenjata internal yang berjalan paling lama di dunia. Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, kegagalan untuk menyetujui penyelesaian politik yang komperehensif tentang pembagian kekuasaan menyebabkan konflik antara sejumlah kelompok etnis minoritas. Setelah angkatan bersenjata Tentara Nasional Myanmar (Tatmadaw) merebut kekuasaan pada tahun 1962, Myanmar bekerja dibawah kediktatoran militer yang represif selama hampir setengah abad. Tatmadaw dan hampir semua kelompok etnis Burma secara sistematis merekrut tentara anak-anak. Disamping angkatan bersenjata nasional milik pemerintah, kelompok bersenjata etnis, seperti Karen National Liberation Army, Kachin Independence Army (KIA), the Shan State Army (SSA), and the Ta’ang National Liberation Army di negara bagian Kachin, Kayin, dan Shan adalah perekrut utama tentara anak-anak. Baik Tatmadaw dan kelompok bersenjata etnis mempunyai kebijakan tersendiri yang melarang perekrutan anak, namun mereka konflik bersenjata internal masih berlanjut, anak-anak umumnya masih direkrut dan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Transisi ke pemerintahan sipil dimulai pada 2011.

Konflik bersenjata internal Myanmar telah ditandai oleh pelanggaran HAM berat, serangan terhadap warga sipil, dan pemindahan massal, dengan anak-anak banyak digunakan oleh angkatan bersenjata negara dan kelompok-kelompok bersenjata. Meskipun usia pendaftaran minimum 18 tahun, sejumlah besar anak laki-laki direkrut, seringkali secara paksa, ke dalam tentara nasional, dengan beberapa dikirim ke garis depan jauh dari rumah dan dipaksa untuk bertempur dalam kondisi yang melelahkan dan berbahaya. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah menetapkan bahwa penyebab utama peningkatan dalam perekrutan dan penggunaan tentara anak dapat dikaitkan dengan adanya konflik sipil / perang, ketidakstabilan politik, dan indoktrinasi yang kuat oleh tentara dan kelompok pemberontak. Dalam kasus Myanmar, dua penyebab utama tentara anak adalah konflik etnis yang sedang berlangsung dan ketidakstabilan politik. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana bisnis dan sekolah tidak dapat berfungsi menyebabkan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, buta huruf, pengangguran, pengaruh ideologis, dan budaya menjadi penyebab sekunder tentara anak.

Paris Principles on the Involvement of Children in Armed Conflict 2007, mendefinisikan seorang tentara anak sebagai “setiap orang dibawah usia 18 tahun yang, atau telah, direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada anak-anak, anak laki-laki dan perempuan, digunakan sebagai pejuang, koki, kuli angkut, mata-mata, atau untuk tujuan seksual”. Pemerintah Myanmar pada Februari 2017 telah menandatangani Paris Principles on the Involvement of Children in Armed Conflict 2007 ini sebagai suatu kerangka kerja internasional yang penting untuk reintegrasi anak-anak ke dalam kehidupan sipil.

Pada dasarnya, Hukum Humaniter Internasional pun melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Larangan ini juga berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non internasional. Menurut Pasal 3 common articles Konvensi Jenewa 1949, kasus Myanmar dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional (konflik internal), karena berlangsung dalam batas-batas wilayah suatu negara. Pasal tersebut berlaku pada konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara.

Pada konflik bersenjata non internasional, anak-anak dilindungi oleh jaminan mendasar bagi orang-orang yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 4 Protokol Tambahan II. Bunyi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaa merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;

(b) penyanderaan;

(c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

(d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.”

Pasal 4 Protokol Tambahan II menjelaskan adanya jaminan-jaminan dasar dan mengharuskan adanya perhatian perawatan dan bantuan khusus untuk anak, sebagaimana tercantum pada ayat 3 huruf c, yaitu adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan. Bunyi Pasal 4 ayat 3 Protokol Tambahan II adalah sebagai berikut:

“3. Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama:

(a) dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan keusilan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;

(b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempemudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara;

(c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;

(d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat c diatas, dan mereka ditawan;

(e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau undang-undang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.”

Selanjutnya, mengingat Myanmar juga merupakan negara yang meratifikasi Convention on the Rights of the Child 1989 pada 1991, maka Myanmar tunduk pula kepada ketentuan dalam Article 38 Convention on the Rights of the Child 1989 yang menyatakan bahwa Pemerintah harus melakukan apa saja untuk melindungi dan merawat anak-anak yang terkena dampak perang. Anak-anak dibawah 15 tahun tidak boleh dipaksa atau direkrut untuk mengambil bagian dalam perang atau bergabung dengan angkatan bersenjata.

“1. State Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.

  1. State Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities
  2. State Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.
  3. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, State Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.”

Pada 27 Juni 2012 silam, antara Tatmadaw dan United Nations Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) telah bersama-sama menandatangani Joint Action Plan between the United Nations Country Task Force on Monitoring and Reporing on Grave Violations against Children and untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh Tatmadaw. Berdasarkan Action Plan, pemerintah harus melepaskan anak-anak yang kini menjadi tentara dan melakukan rehabilitasi serta reintegrasi untuk mereka ke dalam kehidupan sipil. Sesuai dengan rencana implementasi, semua tentara anak dibawah umur seharusnya dibebaskan selama 18 bulan dan CTFMR memastikan bahwa tidak akan ada lagi perekrutan tentara anak. Selain itu, pemerintah dan CTFMR telah merencanakan untuk membangun mekanisme pemantauan untuk memungkinkan akses ke pangkalan, personel, dan verifikasi dokumentasi.

Pada September 2014, Pemerintah mengadopsi rencana kerja guna kepatuhan dan mempercepat implementasi Action Plan ini. Pada 2017 silam, Tatmadaw membebaskan 67 anak-anak dan remaja dari jabatannya, dan sejak penandatanganan Joint Action Plan tersebut, total sebanyak 849 anak-anak dan remaja telah dibebaskan oleh Tatmadaw. Pemerintah pun mulai meluncurkan kembali kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang komitmennya untuk mengakhiri penggunaan dan rekrutmen anak-anak oleh Tatmadaw. Kedepannya, CTFMR meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat pembentukan Child Rights Bill, yang mencakup bab tentang anak-anak dan konflik bersenjata, meratifikasi Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (OPAC), dan melepaskan tersangka anak dibawah umur ketika ada keraguan tentang usia mereka.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (OPAC), yang mulai berlaku pada 12 Februari 2002, turut mengembangkan hak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Article 1 sampai dengan Article 4. Pada dasarnya, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela anak kedalam angkatan bersenjata, dari 15 tahun pada Article 38 Convention on the Rights of the Child, menjadi usia 18 tahun. Selain itu, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang berusia dibawah 18 tahun tidak mengambil bagian dalam perang dan bahkan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tidak diwajibkan untuk direkrut kedalam angkatan bersenjata mereka.

Article 1

“States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.”

Article 2

“State Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces.”

Article 3

“1. State Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection.

  1. Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to the present Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.
  2. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

(a) Such recruitment is genuinely voluntary;

(b) Such recruitment is carried out with the informed consent of the person’s parents or legal guardians;

(c) Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;

(d) Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service.

  1. Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General.
  2. The requirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to schools operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with articles 28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child.”

Article 4

“1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

  1. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.
  2. The application of the present article shall not affect the legal status of any party to an armed conflict.”

Pada 2015, Myanmar menyambut baik OPAC dan turut menandatanganinya. OPAC adalah sebuah langkah signifikan menuju penghapusan perekrutan dan penggunaan ana-anak dalam konflik bersenjata. Namun, karena Myanmar belum meratifikasi OPAC, belum membuat OPAC sepenuhnya mengikat secara hukum. Dengan meratifikasi OPAC akan menujukkan kemauan politik Myanmar untuk terus menangani masalah ini, sejalan dengan sekitar 85% negara yang telah melakukannya, termasuk setiap anggota ASEAN lainnya. Lebih jauh lagi, dengan meratifikas OPAC akan memberikan jalan untuk memperkuat dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata tentang perlindungan anak di bidang-bidang yang mereka kendalikan, dan menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menyoroti upaya nasional untuk mengakhiri penggunaan tentara anak.

Selain Tatmadaw, ada tujuh kelompok bersenjata non-negara yang terdaftar oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai “pelaku gigih” dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak di Myanmar. Mereka adalah Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), Kachin Independence Army (KIA), Karen National Liberation Army (KNLA), Karen National Liberation Army Peace Council, Karenni Army (KA), Shan State Army South (SSA-S), dan United Wa State Army (UWSA).

Di masa yang akan datang, diharapkan akan ada hukuman yang memberikan efek jera bagi perekrut tentara anak serta bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak. Terhadap tindakan perekrutan dan penggunaan anak dibawah umur juga perlu dianggap sebagai perbuatan pidana, yang harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang nasional Myanmar. Pemerintah pun harus memastikan bahwa anak-anak akan dibebaskan dan diperlakukan dengan baik setelahnya, serta mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sebelum masuk ke kehidupan sipil. Bagi Tatmadaw dan kelompok bersenjata etnis lainnya, harus memiliki pedoman usia yang diperbolehkan untuk mengikuti perekrutan dan setiap proses rekrutmen nya kelak harus mengacu kepada pedoman usia tersebut.

 

References

Journal

Kevin. Heppner. (2002). My Gun was Tall as me. Human Rights Watch. Retrieved June 5, 2019, from http://pantheon.hrw.org/reports/2002/burma/

Prajkta. Gupte. (2018). Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law. Penn State Journal of Law and International Affairs,6(1). Retrieved June 6, 2019, from http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol6/iss1/15/

 

Website

Human Rights Watch. Child Soldiers. Retrieved June 6, 2019, from https://www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-soldiers

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. (2017). Myanmar: 849 children and young people released from Tatmadaw since 2012. United Nations. Retrieved from https://childrenandarmedconflict.un.org/myanmar-849-children-and-young-people-released-from-tatmadaw-since-2012/

 

Legal Basis

Convention on the Rights of the Child

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child

Paris Principles on the Involvement of Children in Armed Conflict 2007

The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols 1977

 

 

Artikel ini ditulis oleh Rahma Safira S., mahasiswa Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, ketika magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

Photo by israel palacio on Unsplash

51 Tahun ASEAN: Pertanyaan untuk Sistem Hak Asasi Manusia

Krisis di Negara Bagian Rakhine sudah ada sejak lama. Sejak 1962, selama rezim militer, kekerasan atas nama etnis dan agama telah terjadi dan menyebabkan tragedi yang menyedihkan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sekitar 2.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 140.000, kira-kira, menjadi tunawisma. Karena itu, pemerintah Myanmar telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya. (Lembaga Hak Asasi Manusia)

Baru-baru ini, menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 650.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus tahun 2017 untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Sebelumnya, Misi Pencari Fakta PBB menunjukkan bahwa sekitar 1,3 juta orang telah pindah ke perbatasan Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang lain sedang mencoba untuk pindah ke negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. (PBB, 2018)

Hingga saat ini, di dalam negeri, pemerintah Myanmar kurang memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik. Secara regional, ASEAN, dengan AICHR-nya sendiri (Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia), memiliki kekuatan kecil untuk mengelola krisis. Kesediaan di antara para anggotanya juga lemah terhadap masalah ini. Pada pertemuan tingkat tertinggi ASEAN, KTT ASEAN, masalah ini belum pernah dibahas. Minggu lalu di Singapura, para Pemimpin ASEAN berkumpul dan sekali lagi tidak ada diskusi tentang masalah ini. Solidaritas Negara-Negara Anggota ASEAN juga jauh dari harmoni. Hal ini dapat dilihat dari perpecahan Negara-negara Anggota ASEAN pada pemungutan suara dalam Resolusi Majelis Umum PBB L.48 sebelumnya tentang situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar. Lima atau setengah dari Negara Anggota ASEAN menentang resolusi tersebut. Mereka adalah Kamboja, Laos, Myanmar tentu saja, Filipina, dan Vietnam. Dua Negara Anggota ASEAN abstain, Thailand dan Singapura. Hanya tiga Negara Anggota ASEAN yang mendukung resolusi tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ini sekali lagi menantang pengembangan struktur hukum Hak Asasi Manusia di ASEAN, kemauan politik untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan Hak Asasi Manusia di dalam negeri dan di kawasan, dan prinsip non-intervensi yang tidak dapat dihindari membatasi tindakan dari Negara-negara Anggota ASEAN lainnya. Jadi, pada tingkat pemerintahan secara umum, tidak ada harapan dan peluang besar dari pemerintah untuk kerja sama pemerintah dalam menyelesaikan krisis.

Maka, inilah saatnya bagi kita sebagai masyarakat sipil untuk menunjukkan solidaritas kita kepada keluarga ASEAN di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. OMS di ASEAN dapat bekerja sama erat satu sama lain untuk menyelesaikan masalah dari tingkat akar rumput. Juga diharapkan bahwa OMS di seluruh kawasan dapat mendorong dan memaksa pemerintahnya sendiri di dalam negeri untuk berkonsentrasi pada masalah ini di bawah agenda kebijakan luar negerinya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh Walid Ananti Dalimunthe (dalam Bahasa Inggris) dari ASEAN Studies Forum .

Mitigasi Perubahan Iklim di ASEAN: Dapatkah Solusi Ditemukan dalam Game Theory Model?

Sementara istilah ‘perubahan iklim’ dan ‘pemanasan global’ sekarang sering terdengar di sejumlah konteks, apakah itu di lingkungan profesional, ruang kelas, atau di umpan berita Facebook Anda, kadang-kadang sulit untuk memahami mengapa gagasan tersebut sangat memprihatinkan – oportunis mungkin hanya melihat perubahan ini sebagai alasan untuk memamerkan kaos favorit mereka selama beberapa hari lagi dalam setahun. Namun, konsekuensi dari perubahan iklim jauh melampaui jaket yang mengumpulkan lebih banyak debu di lemari pakaian Anda. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan planet diantisipasi untuk memicu tantangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia, terutama di kawasan ASEAN. Mengingat hal ini, seperti yang disarankan oleh model teori permainan sederhana, kolaborasi mitra di ASEAN, meskipun tidak selalu dianggap sebagai jalur termudah dan paling menguntungkan dalam jangka pendek, pada akhirnya akan menjadi pendekatan yang paling memuaskan, dan akan memainkan peran penting. dalam memanfaatkan stabilitas dan kemakmuran regional di masa depan.

 

Ilmu Pengetahuan Alam di balik Pemanasan Global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola iklim global atau regional, yang dipicu oleh planet yang memanas, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan level karbon dioksida atmosfer. Seperti yang dijelaskan oleh Al Gore dalam bukunya, An Inconvenient Sequel: Truth to the Power, matahari memancarkan energi dalam bentuk cahaya, yang diserap bumi, mau tidak mau menghangatkannya. Sebagian energi panas ini diubah menjadi radiasi infra merah yang dipantulkan kembali ke angkasa. Selama bertahun-tahun, proses ini telah dikendalikan oleh lapisan alami gas rumah kaca, yang memerangkap sebagian panas di dalam atmosfer, untuk menjaga bumi pada suhu ideal untuk mendukung kehidupan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketebalan lapisan gas rumah kaca yang dulu alami ini telah meningkat, terperangkap dalam panas, dan dengan demikian menghangatkan planet ini. Transformasi ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, yang menyediakan sebagian besar energi untuk transportasi, penggunaan listrik, dan berbagai kegiatan industri.

 

Perubahan Iklim dan ASEAN

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penduduk ASEAN akan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sejumlah alasan. Pertama, dari perspektif geografis, sebagian besar populasi di wilayah ini berada di wilayah pesisir. Misalnya, di Indonesia, 75 kota besar, dan 80 persen industri kabupaten, terletak di daerah pesisir. Naiknya permukaan laut, selain potensi banjir yang meningkat, hanyalah beberapa dari kerusakan yang diakibatkan oleh iklim yang diperkirakan akan berdampak pada daerah-daerah ini. Banjir, angin topan, topan, dan bencana terkait cuaca ekstrem lainnya, juga cenderung merusak wilayah ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, dampak perubahan iklim tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir di ASEAN. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah mengakui sejumlah risiko yang diciptakan oleh pemanasan global, beberapa di antaranya akan menantang ketahanan pangan di kawasan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa planet yang lebih hangat kemungkinan akan menyebabkan penurunan hasil panen, karena peningkatan pemupukan CO2, di samping variabilitas curah hujan yang lebih tinggi, yang mengarah pada banjir dan kekeringan. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2005 yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi Klinis Asia Pasifik, menyarankan bahwa kenaikan suhu 2 derajat yang disebabkan oleh pemanasan global dapat menurunkan hasil padi saat ini di wilayah tersebut sebesar 17 persen. Kehancuran seperti itu kemungkinan akan berdampak pada hubungan internasional di kawasan ini, melalui katalis migrasi, dan menciptakan masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini sangat jelas terlihat di Asia Tenggara, di mana tingkat kemiskinan yang tinggi membuat adaptasi dan respons menjadi lebih sulit.

Sementara dampak pasti dari perubahan iklim tidak diketahui, sekarang ada sedikit keraguan bahwa akan ada perubahan, dan bahwa sifat tak terduga dari perubahan ini, adalah pusat kerugiannya. Pertanyaannya kemudian beralih ke apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim.

Teori permainan terkenal, ‘Dilema Tahanan’, telah dikatakan merangkum dikotomi dalam strategi mitigasi perubahan iklim – konflik independen, tetapi kebutuhan keseluruhan, untuk kolaborasi. Dalam dunia yang semakin kapitalis, di mana banyak penekanan ditempatkan pada pertumbuhan ekonomi, ada insentif dan tekanan besar bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Sementara pertumbuhan ekonomi sering dipandang menguntungkan karena suatu alasan – hal itu dapat membantu mengangkat orang keluar dari kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup, pertumbuhan yang tidak terkendali dan tidak diatur biasanya ditambah dengan tingkat pengusiran CO2 yang lebih tinggi, di samping peningkatan polusi, keduanya merugikan lingkungan, dan pada akhirnya, menyebabkan pemanasan planet ini.

Dalam jangka pendek, negara-negara yang membelot yang gagal mengurangi emisi secara signifikan, mungkin dalam upaya mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, kemungkinan akan menerima keunggulan kompetitif atas negara-negara yang tertahan dalam model pertumbuhan mereka. Namun, jika semua negara memutuskan untuk membelot dan melakukan kegiatan ekonomi yang tidak diatur (yang terkait dengan peningkatan produksi gas rumah kaca) dampaknya mungkin akan menghancurkan – dampak perubahan iklim yang muncul lebih cepat, dan dalam bentuk yang lebih parah.

Dalam jangka panjang, skenario kasus terbaik untuk semua negara adalah berkomitmen untuk mitigasi iklim dan berkolaborasi bersama. Sementara penelitian menunjukkan bahwa banyak kerusakan iklim sudah terkunci, kerja sama dan pengurangan emisi tentu akan mengurangi dampak ini. Konsekuensinya, meskipun beberapa negara di kawasan ini bisa dibilang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, adalah demi kepentingan terbaik dari wilayah tetangga bahwa mitranya stabil. Sebagian besar wacana akademik menggambarkan dampak krisis kemanusiaan, migrasi massal, dan ketahanan pangan yang dapat merusak perdamaian di suatu wilayah. Ini tidak diragukan lagi diperburuk dalam lingkungan yang semakin mengglobal.

Sementara pada tingkat yang mendasar, model dilema narapidana nampaknya berlaku untuk gagasan mitigasi perubahan iklim, akan lebih mudah untuk mengurangi masalah ilmiah, sosial, politik dan ekonomi yang sangat kompleks menjadi model teori permainan. Namun, ada nilai untuk kembali ke dasar. Pada akhirnya, hanya melalui kerjasama dan kolaborasi lah strategi produktif yang menargetkan perubahan iklim dapat dirumuskan.

Mengingat hal ini, menarik untuk mempertimbangkan peran ASEAN dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim, terutama sebagai wilayah yang akan menanggung sebagian besar beban perubahan iklim. Sejak KTT Singapura tahun 2007, ASEAN telah mendaftarkan perubahan iklim sebagai isu prioritas. Seperti yang ada saat ini, semua negara anggota ASEAN telah menandatangani perjanjian Paris dan meratifikasi Protokol Kyoto – kerangka kerja global penting dalam cara mitigasi iklim. Ada juga sejumlah inisiatif khusus ASEAN, termasuk pembentukan Prakarsa Perubahan Iklim ASEAN (ACCI) dan Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim (AWGCC), di samping Respon Bersama terhadap Iklim (AAPJRC) pada 2012. Namun , seperti yang dilaporkan oleh Institut Hubungan Internasional Norwegia dan Institut Studi Internasional dan Strategis Myanmar, banyak negara ASEAN telah mengambil kursi belakang dalam negosiasi perubahan iklim yang berpengaruh, membiarkan rekan-rekan mereka di Eropa memimpin. Lebih jauh, kerangka kerja iklim regional, dengan tujuan khusus, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, belum ditetapkan.

Laporan ini menyarankan beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Yang paling meyakinkan adalah anggapan bahwa kepatuhan yang ketat terhadap ‘cara ASEAN’ mempromosikan kedaulatan nasional, dan prinsip-prinsip non-campur tangan, yang pada awalnya, mungkin tampak bertentangan dengan agenda regional yang kuat tentang mitigasi perubahan iklim. Akibatnya, dikatakan bahwa sekretariat ASEAN sedang menunggu negara-bangsa untuk memimpin dan menentukan kemampuan dan tujuan mereka sendiri. Namun, seperti diakui dalam laporan, perjanjian Paris dan protokol Kyoto masing-masing memasukkan mekanisme di mana kontribusi yang ditentukan secara nasional dihargai. Strategi mitigasi regional yang menghormati elemen-elemen ini, tidak akan mengganggu cara ASEAN. Laporan ini menyarankan beberapa cara praktis di mana ASEAN dapat bertindak atas perubahan iklim untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kolaborasi regional, sambil tetap setia pada nilai-nilai inti organisasi. Strategi-strategi semacam itu tampaknya masuk akal, tetapi tidak akan tercapai tanpa pembangunan kapasitas dan peningkatan pendanaan – yang inturn hanya dapat dicapai melalui komitmen dan minat yang tulus dalam mitigasi iklim, dilaksanakan dan disuarakan oleh semua mitra di kawasan.

Secara keseluruhan, ASEAN saat ini duduk di persimpangan jalan, disajikan dengan berbagai pilihan dalam hal respons perubahan iklim. Jalan menuju kolaborasi lebih lanjut dengan fokus tulus pada mitigasi perubahan iklim tidak akan tanpa benjolan, tetapi tampaknya menawarkan hadiah terbesar di akhir perjalanan. Mengambil sikap yang kuat pada mitigasi perubahan iklim tidak hanya akan menetapkan panggung bagi ASEAN untuk menegaskan posisi dan pengaruhnya secara global, tetapi akan meminimalkan dampak dari masalah yang, apakah adil atau tidak, akan memiliki tekanan terbesar pada ekonomi, politik, dan sistem sosial negara-negara bangsanya sendiri.

Membandingkan masalah yang kompleks seperti perubahan iklim, dengan model teori permainan sederhana mungkin tampak sia-sia. Tetapi pelajaran menyeluruh dari ‘dilema tahanan’ beresonansi dengan posisi ASEAN saat ini dalam menangani perubahan iklim. Pada akhirnya, manfaat terbesar bagi kawasan hanya akan dicapai melalui kerja sama.

 

REFERENSI:

Mayer, J., Ryan, R., Aspinall, E. (2011). Climate Change and Indonesia. Inside Indonesia. 105.  http://www.insideindonesia.org/climate-change-and-indonesia

Anderson, P. (2011). Holding up the Sky. Inside Indonesia. 105.

http://www.insideindonesia.org/holding-up-the-sky

Carmenta, R., Zabala, A., Daeli, W, Phelps, J. 2017. Perceptions across scales of governance and the Indonesian peatland fires. Global Environmental Change.  (46). 50-59. 10.1016/j.gloenvcha.2017.08.001.

Swindon, J. 2018. How to have meaningful conversations about global environmental change: An example from Indonesia. Yale Environment Review.https://environment-review.yale.edu/how-have-meaningful-conversations-about-global-environmental-change-example-indonesia

Elliot, L. (2012). Climate Change, Migration and Human Security in Southeast Asia. S Rajaratnam School of International Studies. 1-74. https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2000/01/Monograph24.pdf

Overland, I. (2017). Impacts of Climate Change on ASEAN International Affairs: Risks and Opportunity Multiplier. Norwegian Institute of International Affairs and Myanmar Institute of International and Strategic Studies. 1-28. https://www.researchgate.net/publication/320622312_Impact_of_Climate_Change_on_ASEAN_International_Affairs_Risk_and_Opportunity_Multiplier

Letchumanan, R. (2010). Climate change: is Southeast Asia up to the challenge? S there an ASEAN policy on climate change? IDEAS Reports- London School of Economics and Political Science. SR004. 50-62. http://eprints.lse.ac.uk/43572/1/Climate%20change_is%20there%20an%20ASEAN%20policy(lsero).pdf

Yi Yuan Su, Yi-Hao Weng, Ya-Wen Chiu. (2009). Climate Change and Food Security in East Asia. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 18(4), 674-678.

 

 

Artikel ini ditulis oleh Miranda Traeger (dalam Bahasa Inggris), seorang mahasiswa sarjana Sarjana Hukum dan Seni di University of Adelaide, saat magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (CESASS).

Perlindungan Hukum Transgender di Indonesia dan Thailand

Istilah ‘transgender’ mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Transgender yang dimaksud dalam artikel ini berarti orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan gender yang mereka miliki ketika lahir, baik dari wanita ke pria, maupun sebaliknya.

Asia Tenggara merupakan satu kawasan di mana agama menjadi faktor yang paling diperhitungkan, sehingga transgender kerap kali dianggap melanggar norma. Tidak jarang di Asia Tenggara, transgender mendapat perlakuan diskriminasi, terutama untuk menikmati kehidupan yang layak. Bahkan mereka sering diusir paksa, dipecat, dan sebagainya. Padahal, transgender adalah manusia dan warga negara yang memiliki hak asasi. Di samping itu, harus selalu diingat, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, tanpa adanya pengecualian. Dengan demikian, fenomena transgender perlu kita soroti.

Bicara tentang transgender yang senantiasa menuntut adanya kesetaraan dalam keberagaman, memunculkan suatu pertanyaan besar tentang bagaimana hukum mengatur tentang transgender. Sebagaimana diketahui, rata-rata hukum di dunia, mengatur segala sesuatunya dengan membagi jenis kelamin warga negara ke dalam dua golongan: laki-laki dan perempuan. Misalnya, seperti yang kita dapati di Indonesia, dalam hukum ketenagakerjaan, ada cuti tertentu yang hanya dapat diambil oleh wanita atau pidana perkosaan yang dirumuskan dengan ciri khusus korban wanita.

Di Indonesia, mayoritas masyarakat masih menganggap transgender sebagai suatu hal yang ‘tidak biasa’. Meskipun demikian, ada segelintir orang yang peduli dengan fenomena ini. Hal ini terbukti dengan adanya Yayasan Srikandi yang mulai berdiri sejak tahun 1998 dan berfokus pada masalah kesehatan yang berkaitan dengan transgender dan pekerjaan mereka. Selain itu, pada 2010 ada kasus terkait transgender yang cukup terkenal, yakni Alter Hofan. Alter adalah seorang pria yang dulunya wanita. Kemudian, ia menikah dengan seorang wanita bernama Jane. Mengetahui Alter adalah transgender, ibunda Jane melaporkan pernikahan tersebut ke polisi dengan alasan penipuan. Setelah menjalani persidangan di PN Jakarta Selatan, majelis hakim memutuskan Alterina divonis lepas dari segala tuntutan karena majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Bahkan pada tingkat kasasi, berkas putusan menyatakan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti mengajukan permohonan identitas dari jenis kelamin perempuan ke laki-laki, tetapi perbuatan itu dilakukan atas dorongan jiwa yang disebabkan oleh adanya kelainan yang disebut sindroma klinefetser, sehingga lagi-lagi ia lepas dari segala tuntutan.

Menurut hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 UUD 45, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Maksud ‘setiap orang’ dalam pasal ini pastinya ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia, terlepas dari kondisi masing-masing. Kemudian, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Pada kenyataanya, pemerintah memang memberikan perhatian kepada warga negara transgender, sebagaimana Kementerian Kesehatan senantiasa memberikan obat-obatan HIV/AIDS secara gratis kepada transgender. Lembaga negara Komnas HAM juga selalu  menegaskan bahwa setiap warga negara, terlepas dari bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, terlepas dari anggapan negatif masyarakat, menurut hukum Indonesia, transgender tetap memiliki status sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk membangun negaranya dan menyukseskan pembangunan negara. Oleh karena itu, hak untuk transgender tetap berlaku, termasuk hak atas pekerjaan, jaminan sosial, standar hidup yang layak, kesehatan, pendidikan, dan mereka pun harus berperan serta dalam kehidupan budaya.

Di samping Indonesia, Thailand sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dapat dikatakan lebih terbuka terhadap eksistensi transgender, melihat banyaknya ladyboy di sana. Transgender di Thailand memiliki julukan “kathoey”. Mereka biasanya bekerja di dunia hiburan Thailand, acaraTV, dan pertunjukan klub malam. Thailand juga selangkah lebih maju dalam mendukung dan melindungi hak transgender. Terbukti, mereka menerbitkan “Gender Equality Act” pada September 2015 guna menghapuskan diskriminasi, salah satunya terhadap transgender. Undang-undang ini mengkriminalkan diskriminasi di antara identitas seksual yang mnegaskan bahwa diskriminasi yang tidak adil kepada seorang yang memiliki ekspresi seksual yang berbeda dari jenis kelamin awalnya merupakan satu tindak pidana.

Meskipun demikian, seperti halnya di Indonesia, diskriminasi terhadap transgender masih ada di Thailand, sebagaimana artikel di Bangkok Post pada tahun 2013 yang mengklaim adanya diskriminasi sosial pada transgender di sana. Bangkok Post mengatakan bahwa tidak akan ditemukan transgender dengan pekerjaan yang tinggi dan berkelas, seperti dokter, advokat, ilmuwan, guru di sekolah dan universitas negeri, dan eksekutif di perusahaan. Oleh karena itu, kebanyakan transgender menjadi wirausaha atau freelancer. Bahkan pada 1954, transgender sempat dilarang masuk ke ranah militer karena mereka dianggap memiliki ‘ganggungan jiwa’. Namun, keputusan ini dicabut pada 2005.

Sampai sekarang ini, fenomena transgender masih menjadi perdebatan di negara-negara di Asia Tenggara. Namun, Thailand dan Indonesia, melalui pemerintah dan beberapa pihaknya, sebenarnya tetap memperlakukan transgender sama seperti warga negara lain pada umumnya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh Vicky Van Winkelhoff, seorang mahasiswa sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, ketika magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (CESASS).

Sepak Bola, Memori Kolektif, dan Nasionalisme di Asia Tenggara

Nasionalisme adalah hal yang tak pernah selesai. Ia harus diwariskan secara terus menerus melalui pendidikan, slogan, dan tentu saja keberadaan liyan. Dalam konteks relasi antar negara keberadaan liyan akan menjadi lebih rumit jika identitas nasional bangsa lainnya pernah bersinggungan dalam konflik terbuka. Dengan kata lain, liyan akan dianggap sebagai sosok antagonis jika sejarah menyajikan memori kolektif tentang konflik antar negara.

Di Asia Tenggara, konflik antar negara bukanlah hal baru. Konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia di penghujung Orde Lama adalah salah satu contohnya. Namun, sejak ASEAN didirikan 50 tahun yang lalu konflik terbuka antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN hampir tidak pernah terdengar. Hal tersebut disebabkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bersepakat untuk tidak saling mengintervensi kedaulatan negara lain dalam bidang politik ataupun ideologi. Dengan kesepakatan tersebut mereka berharap bisa menciptakan perdamaian di kawasan regional Asia Tenggara.

Namun demikian memori tetaplah memori. Sejarah konflik yang terekam secara kolektif bisa membuat sentimen yang tertanam laten bisa mencuat kembali. Dalam pandangan Plato yang dikutip oleh Anne Whitehead (2009) memori penting masa lalu bisa muncul kembali jika ada pancingan dari terciptanya relasi kritis di masa sekarang. Dalam tataran praktis, kondisi tersebut bisa ditemukan dalam kemarahan pendukung Indonesia terhadap Malaysia pada perhelatan SEA Games 2017 yang membuat netizen Indonesia teringat akan sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1964. Dimulai Dari kasus bendera terbalik hingga bertemunya kesebelasan Indonesia dengan Malaysia pada semifinal cabang olah raga sepak bola pria; memori kolektif kita terhadap politik konfrontasi yang dilancarkan oleh Bung Karno kembali hidup dan termanifestasi dalam slogan-slogan ‘nasionalistik’ seperti “Ganyang Malaysia”, atau tagar yang lebih kontemporer seperti #shameonyoumalaysia. Slogan-slogan tersebut dihidupkan kembali seakan tak mempedulikan bahwa kini banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara itu.

Secara sekilas maraknya slogan-slogan bernada sumbang tersebut adalah contoh dari menguatnya nasionalisme di era digital. Tak jarang naiknya wacana-wacana tersebut di jejaring sosial diiringi dengan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah kondisi kebangsaan kita yang semakin rapuh pasca Pilkada Jakarta. Tentu menarik untuk melihat kembali bagaimana sebuah bangsa yang di sedang dilanda konflik politik antar-golongan seperti Indonesia bisa kembali menemukan semangat nasionalisme persatuan dalam olahraga. Akan tetapi sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memang akan kembali hidup jika dipanggil. Dalam hal ini pemanggilan dilakukan dengan medium media yang menyiarkan dan mengobarkan semangat nasionalisme melalui framing-framing dengan nuansa patriotik. Kondisi tersebut semakin didukung dengan pernyataan kekecewaan menteri olahraga Imran Nahwari terhadap persiapan Malaysia sebagai tuan rumah Sea Games dan opini sinis dari warganet Indonesia terhadap kepemimpinan wasit asal Malaysia dalam pertandingan sepak bola pria Indonesia melawan Timor Leste. Akumulasi dari presepsi negatif rakyat Indonesia terhadap kompetensi Malaysia sebagai tuan rumah Sea Games 2017 bertambah parah dengan adanya sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang tercetus dalam Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Oleh karenanya tak mengherankan jika protes yang dilakukan oleh netizen Indonesia terhadap Malaysia bukan lagi protes yang rasional tapi emosional.

Permasalahan konflik dalam dunia olahraga yang mengikutsertakan sentimen politik bukanlah monopoli Indonesia dan Malaysia semata. Di regional ASEAN sentimen serupa pernah terjadi dalam pertandingan anatara Thailand melawan Vietnam dalam turnamen Asean Football Federation U-19 (AFF U-19) di Viantieni, Laos. Saat itu Thailand sedang dalam proses meniup Vietnam, dengan hasil akhir 6-0. Dalam perayaan tersebut, para pendukung Thailand mulai menyalakan dan melambaikan suar. Sebuah tim polisi Laos pergi ke tribun, mungkin untuk memastikan tidak ada yang terluka, namun mereka mendapat reaksi keras dari pendukung Thailand. Kekacauan pun meletus, dan tembakan senjata banyak beredar. Ketika polisi Laos mencoba memasuki kerumunan, para penggemar Thailand menciptakan semacam “dinding manusia” untuk mencegah pihak berwenang mengakses tribun mereka. Menariknya, pendukung Vietnam juga ikut “membantu” polisi Laos dengan melemparkan botol ke arah pendukung Thailand[1].

Rumitnya pertikaian antar pendukung Laos, Vietnam, dan Thailand di lapangan hijau bisa kita telusuri secara lebih luas dengan membaca buku berjudul Creating Laos: The Making of a Lao space between Indochina and Siam 1860-1945 karya Søren Ivarrson. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa identitas kultural Laos tercipta dari pertarungan antara kaum ekspansionis Thailand dan Pemerintah Kolonial Prancis di Indocina. Dengan demikian identitas masyarakat Laos dibentuk seiring dengan hadirnya kenangan buruk terhadap Thailand. Di sisi lain, ideologi komunis yang menjadi tonggak nasionalisme Laos dan Vietnam dewasa ini, membuat rasa persaudaraan antara masyarakat Laos serta Vietnam menguat, apalagi Thailand sebagai lawan mereka dalam turnamen tersebut, nasionalismenya bertumpu pada feodalisme kerajaan yang berlawanan dengan asas dasar komunisme[2]. Oleh karenanya, tak mengherankan jika pendukung Vietnam terlihat aktif “membantu’’ polisi Laos dengan turut melempar botol ke arah pendukung Thailand.

Maraknya konflik terbuka yang dilakukan oleh pendukung olah raga–khususnya sepak bola–dalam pertandingan antar negara bukanlah hal yang mengejutkan. Kehadiran para pendukung ke stadion untuk meluapakan rasa nasionalisme secara langsung dan terbuka biasanya akan dibalas dengan tindakan serupa dari pendukung lawan. Dengan jumlah massa yang banyak tentu sangat sulit untuk memastikan ekpresi mereka masih dalam koridor yang “aman”. Belum lagi jika media, tokoh masyarakat, ataupun sejarah kelam di masa lalu ikut dilibatkan dalam menciptakan persepsi negatif terhadap tim lawan. Jika hal demikian terjadi, maka bisa dipastikan sentimen nasionalisme yang bercorak oposan biner akan memanaskan jalannya pertandingan. Dengan demikian sepak bola bukan lagi menjadi urusan antara pemain, wasit, ataupun FIFA; sebab seperti kata kolumnis Zen RS dalam sambutannya pada buku Sepak Bola Sejuta Tafsir: sepak bola bukanlah urusan perebutan bola semata, karena sepanjang 90 menit berlangsungnya pertandingan sepak bola terdapat begitu banyak alegori kehidupan. Jika boleh menambahkan, maka saya percaya bahwa seperti halnya kehidupan, jalannya pertandingan akan semakin rumit jika kita memiliki musuh. Oleh karenanya, tak mengherankan bila Jean-Paul Sartre berkata, “dalam sepak bola segalanya menjadi lebih rumit akibat kehadiran tim lawan”

 

Referensi:

Ivarrson, Søren. 2008. Creating Laos: The Making of a Lao Space between Indochina and Siam 1860-1945. Copenhagen: NIAS Press

Kennedy, S Edward. 2014. Sepak Bola Sejuta Tafsir. Yogyakarta: Indie Book Corner

Sartre, Jean-Paul. 2004. Critique of Dialectical Reason, translated by Alan Sheridan-Smith. London: Verso

Whitehead, Anne. 2009. Memory. New York: Routledge

https://www.youtube.com/watch?v=aXPlleyUGLI diaksea pada 15 September 2017 pukul 2.14

https://www.youtube.com/watch?v=aXPlleyUGLI diaksea pada 15 September 2017 pukul 2.14

[1] Anda bisa melihat video kerusuhan dalam laman berikut https://www.youtube.com/watch?v=aXPlleyUGLI diaksea pada 15 September 2017 pukul 2.14

[2] Guna penjelasan lebih lanjut sila baca http://www.newmandala.org/soccer-wars-in-southeast-asia/ diakses pada 15 September 2017 pukul 1.09

 

 

Artikel yang ditulis oleh Venda Pratama, mahasiswa Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, saat magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

In the Light of Breaking the Chains (2015): Pasung di Indonesia Saat Ini

Pasung adalah praktik tradisional untuk menangani orang-orang dengan gangguan psikologis, atau mereka yang dianggap demikian. Praktik ini terdiri dari mengikat orang, sering dengan rantai, dan mengunci mereka di kamar kecil, kandang atau gudang. Praktik ini bisa berlangsung dari beberapa jam hingga bertahun-tahun. Meskipun dilarang di Indonesia pada tahun 1977, praktik ini masih dipraktekkan sampai hari ini, terutama di daerah pedesaan.

Harus saya akui bahwa ketika saya mendengar tentang pasung untuk pertama kalinya saya cukup kaget. Adalah kekejaman dan ketidakberdayaan orang-orang yang paling mengejutkan saya. Namun, film dokumenter Breaking the Chains, dirilis pada tahun 2015, membuat saya melihat masalah ini dari perspektif yang lebih luas. Para penciptanya tidak fokus pada bagaimana orang-orang brutal yang mengutuk orang-orang yang mereka cintai dengan takdir seperti itu, tetapi menunjukkan betapa kompleksnya situasi mereka, yaitu berapa banyak elemen mempengaruhi keputusan untuk mengambil langkah seperti itu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik-praktik seperti itu melanggar hak asasi manusia. Namun, orang-orang yang ditampilkan dalam film itu merantai keluarga mereka bukan karena mereka kejam dan tak berjiwa. Mereka juga tidak melakukannya karena takut akan reaksi tetangga mereka. Meskipun mungkin motivasi ini penting dalam beberapa kasus, orang-orang yang digambarkan dalam Breaking the Chains tidak melihat kemungkinan lain. Seringkali, tidak ada lembaga yang mengkhususkan diri dalam pengobatan penyakit mental di daerah mereka. Kadang-kadang harga kunjungan ke psikiater adalah beban yang tidak dapat diatasi. Akhirnya, banyak dari mereka hanya percaya bahwa itu adalah sihir hitam yang menyebabkan masalah, jadi daripada mengunjungi dokter yang berkualifikasi, mereka akan mencari solusi dari para pemimpin spiritual, tabib tradisional, atau spesialis sihir hitam, yang sering kali menegaskan keyakinan mereka pada pasung sebagai satu-satunya jalan keluar. Salah satu protagonis film ‘- Yayah – didiagnosis dengan skizofrenia kronis tetapi keluarganya percaya dia dirasuki oleh roh jahat. Mereka mengira pasung adalah satu-satunya pilihan mereka, jadi mereka mengunci dan merantai Yayah selama 17 tahun.

Para pembuat film Breaking the Chains mengikuti para aktivis yang terkait dalam Komunitas Sehat Jiwa (Komunitas Orang dengan Penyakit Mental) – sebuah organisasi yang terbentuk di Cianjur (Jawa Barat) yang tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan praktik pasung. “Tidak ada obat lain untuk ini,” kata seorang ibu dari seorang pria yang sakit jiwa di salah satu adegan film, selama percakapan dengan seorang psikiater. Para penyembuh setempat menegaskan keyakinannya. Aktivis Komunitas Sehat Jiwa mencari orang-orang seperti itu. Mereka menawarkan kepada mereka pengetahuan tentang kondisi keluarga mereka, pengobatan yang tepat, serta memberikan obat yang tepat. Yang penting, mereka menjelaskan kepada keluarga berapa banyak cinta dan rasa hormat yang penting untuk proses pengobatan. Tampaknya kurangnya pendidikan merupakan faktor utama yang mempertahankan tradisi pasung.

Menurut data yang disajikan dalam film tersebut, hingga peluncurannya, Komunitas Sehat Jiwa berhasil menguraikan 117 pasien, termasuk Yayah. Diagnosis mereka tentang alasan-alasan seperti skala besar fenomena di Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Tempat berlindung bukan hanya produk ketidaktahuan keluarga dan masyarakat, ketidakmampuan ekonomi, atau penolakan untuk menerima perawatan psikiatris. Lebih tepatnya itu terkait dengan kurangnya perhatian dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan mental dasar bagi orang-orang dengan penyakit mental yang parah” (Pasung, n.d.).

Pada tahun 2016, Human Rights Watch khawatir tentang betapa buruknya status perawatan kesehatan mental di Indonesia, mengeluarkan laporan luas tentang topik ini berjudul Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia (Hidup di Neraka: Pelecehan terhadap Orang-Orang dengan Cacat Psikososial di Indonesia) (Sharma, 2016). Data yang disajikan oleh penulis laporan itu mengkhawatirkan – selama pembuatannya ada 57 ribu orang di Indonesia yang telah dipasung setidaknya sekali dalam hidup mereka. 18.800 orang saat ini dipasung. Para penulis laporan menunjukkan bahwa pasung bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam hal perlindungan kesehatan mental. Pasien di berbagai jenis pusat kesehatan, tradisional atau agama, serta panti jompo, dan akhirnya rumah sakit psikiatri, sering mengalami berbagai macam pelanggaran, termasuk kekerasan fisik dan seksual, pengasingan paksa dan pengobatan paksa. Beberapa dari pusat kesehatan mental tersebut merawat pasien dengan terapi elektrokonvulsif – tanpa persetujuan mereka. Yang lebih buruk, beberapa rumah sakit masih melakukan perawatan ini dengan cara yang tidak dimodifikasi – tanpa anestesi, pelemas otot atau oksigenasi.

Data yang disediakan oleh Departemen Kesehatan Indonesia, yang dikutip dalam laporan yang disebutkan sebelumnya, menegaskan bahwa sebagian kecil penduduk Indonesia memiliki akses ke perawatan psikiater. Hanya 48 rumah sakit psikiatri yang beroperasi di negara berpenduduk 250 juta orang. 8 dari 34 provinsi di Indonesia tidak memiliki rumah sakit jiwa, 3 bahkan tidak memiliki seorang psikiater. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2014, untuk setiap 100 ribu orang Indonesia, ada 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog yang bekerja di sektor kesehatan mental. Sebagai perbandingan – pada saat yang sama, ada 0,76 psikiater per 100 ribu orang Malaysia, di Singapura tingkat ini adalah 3,48, di Norwegia 29,69. Pada tahun 2011 Swiss memiliki lebih dari 40 psikiater untuk setiap 100 ribu orang (“Global Health,” 2015).

Para penulis artikel yang berjudul “Human Rights of Persons with Mental Illness in Indonesia: More Than Legislation Is Needed”, diterbitkan oleh International Journal of Mental Health Systems, tampaknya untuk mengkonfirmasi tesis yang disebutkan sebelumnya, bahwa kesalahan untuk keadaan yang buruk terletak bukan dengan rakyat, tetapi tindakan lembaga pemerintah yang tidak mencukupi (Irmansyah, Prasetyo & Minas, 2009). Mereka menunjukkan bahwa dari sudut pandang legislatif, situasinya memuaskan, tetapi peraturan yang benar tidak selalu diikuti oleh tindakan yang memadai. Namun, Departemen Kesehatan Indonesia, Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengakui pasung sebagai masalah serius dan telah menyatakan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membebaskan Indonesia dari itu. Perhatian di seluruh dunia yang diperoleh oleh Breaking the Chains meyakinkan bahwa tidak hanya Indonesia sendiri yang menunggu tindakan tegas dalam waktu terdekat.

 

REFERENSI:

Colucci, E. (Director). (2015). Breaking the Chains [Motion picture].Global Health Observatory data repository. (2015, May 8). Retrieved from http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHHR?lang=en

Irmansyah, I., Prasetyo, Y.A. & Minas, H. (2009, Jun 19). Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed. International Journal of Mental Health Systems, 3:14. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709890/

Pasung. (n.d.). Retrieved from http://komunitassehatjiwa.blogspot.co.id

Sharma, K. (2016 March 20). Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia. Retrieved from https://www.hrw.org/report/2016/03/20/living-hell/abuses-against-people-psychosocial-disabilities-indonesia

 

 

Artikel ini ditulis oleh Michał Bielecki (dalam Bahasa Inggris), seorang mahasiswa PhD di Graduate School for Social Research di Institute of Philosophy and Sociology dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia, saat bekerja sebagai rekan peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (CESASS).