Awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan virus corona yang kini akrab disebut dengan Covid-19. virus tersebut hampir menyelimuti seluruh negara di bumi. Adanya pandemi ini, membuat berbagai negara melakukan pembatasan dalam berbagai aspek melalui pemberlakuan lockdown maupun physical distancing. Penerapan lockdown tentunya berdampak pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan.

Pada 18 Maret 2020, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) memperkirakan lebih dari 850 juta pelajar dan mahasiswa sudah melakukan belajar dari rumah. Dengan kata lain, penutupan sekolah secara nasional telah diberlakukan di 102 negara dan penutupan lokal di 11 negara yang lain.

Membuat keputusan menutup sekolah bukan merupakan hal yang mudah dan belum jelas apakah hal ini akan membantu meminimalisir penyebaran virus atau tidak. Akan tetapi, dengan adanya penutupan sekolah, setidaknya menerapkan jarak sosial yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus.

Meskipun demikian, dampak buruk dengan diterapkannya penutupan sekolah tidak bisa dihindari. Dampak yang ditimbulkan paling parah bagi siswa yaitu semakin terpinggirkannya siswa-siswa yang kurang beruntung, dalam arti hal ini memperburuk kesenjangan yang sudah ada dalam sistem pendidikan maupun aspek lainnya. Dilansir dari laman UNESCO, adanya penutupan sekolah membuat pembelajaran terganggu, meskipun pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan dengan berbagai tantangan untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan pembelajaran baik dari segi sumber daya manusia maupun teknis.

Selanjutnya, tidak sedikit orang tua yang belum siap untuk memfasilitasi pembelajaran di rumah, terutama bagi orang tua dengan pendidikan dan sumber daya yang terbatas. Selain itu, orang tua yang bekerja harus meluangkan waktunya untuk membantu anak-anaknya dalam belajar sehingga hal ini membuat pekerjaan orang tua terganggu bahkan akan kehilangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan hilangnya upah kerja dan cenderung memberikan dampak negatif terhadap produktivitas keluarga.

Dampak lain yang ditimbulkan dari penutupan sekolah dalam jangka waktu yang belum diketahui ini, adalah kebingungan yang dialami oleh para guru. Guru mulai tidak yakin dengan kewajibannya dan bagaimana cara menjaga hubungan dengan siswa untuk mendukung pembelajaran agar tetap berlangsung. Guru juga mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian pembelajaran.

Meskipun menimbulkan dampak yang tidak sedikit, justru ada penambahan jumlah negara yang menerapkan kebijakan penutupan sekolah. Data UNESCO per 21 April menunjukkan sebanyak 191 negara melakukan penutupan sekolah. Sehingga secara global terdapat 1,5 milyar pelajar dan mahasiswa dan 63 juta guru terdampak Covid-19 dengan menjalani proses belajar mengajar dari rumah.

Kebijakan belajar dari rumah di Indonesia, dimulai dari Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan pada 14 Maret 2020. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan selama dua minggu, terhitung dari tanggal 16 Maret 2020. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga menunda pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat menengah atas. Hal ini disebabkan penyebaran virus yang semakin meluas, tercatat per 12 Maret 2020, terdapat 586 Orang Dalam Pemantauan (ODP) di wilayah Jakarta dan 34 kasus positif di Indonesia.

Di Indonesia penutupan sekolah merupakan wewenang pemerintahan daerah. Sehingga beberapa daerah ada yang menyusul DKI Jakarta untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Lamanya pembelajaran jarak jauh yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan terus melihat perkembangan kondisi. Sedangkan di beberapa daerah lain, masih ada yang tetap melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Singapura mengambil sikap yang berbeda. Ketika negara-negara lain mulai melakukan penutupan sekolah, pemerintah Singapura justru menolak keputusan ini. Mereka beranggapan bahwa pelajar tidak lebih rentan tertular virus daripada orang dewasa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University College London. Menurut penelitian ini, penutupan sekolah menunjukkan dampak yang cenderung kecil terhadap penyebaran virus.

Penyebaran virus yang semakin meluas membuat Singapura merubah keputusannya dengan melakukan penutupan sekolah. Hal ini dilakukan lantaran per 6 April, kasus yang terjadi di Singapura mencapai 1.375 kasus. Artinya, terjadi peningkatan kasus penularan secara lokal hingga keputusan penutupan sekolah diambil dan diterapkan sejak 8 April 2020..

Sekolah-sekolah di Singapura mulai meluncurkan program untuk mengedukasi siswanya perihal virus corona sejak Februari. Edukasi yang dilakukan disesuaikan dengan tingkat pendidikan sehingga pengajaran untuk siswa sekolah dasar dan menengah berbeda. Siswa sekolah dasar – kelas awal – diajarkan mengenai hal-hal dasar seperti kebersihan pribadi yaitu mencuci tangan, menggunakan masker bagi yang sakit, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sementara untuk siswa sekolah dasar kelas atas, belajar tentang memverifikasi kebenaran berita. Dengan demikian, sebelum penutupan sekolah diberlakukan, berbagai pencegahan juga sudah mulai dilakukan dengan menunda berbagai kegiatan siswa secara outdoor.

Sebelum kebijakan penutupan sekolah diterapkan, Singapura melakukan pembelajaran di rumah selama seminggu sejak 1 April. Langkah ini dilakukan agar mempersiapkan orang tua dan siswa untuk membiasakan belajar di rumah, apabila diperlukan. Sekolah juga mulai memberikan pengarahan kepada orang tua dan siswa untuk mengakses materi pembelajaran di rumah. Bantuan akan diberikan kepada siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat digital yang dibutuhkan untuk pembelajaran.

Pembelajaran dari rumah dapat dilakukan melalui pelajaran elektronik atau referensi lain seperti lembar kerja dan buku teks, dan pembelajaran melalui live video juga dapat menjadi alternatif. Meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah, sekolah tetap terbuka bagi siswa yang orang tuanya tidak dapat memfasilitasi anaknya, terutama bagi orang tua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan  transportasi umum.

Singapura telah mengembangkan Singapore Student Learning Space – platform belajar online – selama dua hingga tiga tahun terakhir. Selain itu, konversi pembelajaran dari tatap muka beralih ke tatap layar juga sudah mulai dilakukan sejak 2015 serta uji coba penggunaan perangkat digital dan pembelajaran online juga sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikan, beberapa tantangan dan hambatan tetap ditemui baik oleh guru, siswa, maupun orang tua.

Di saat Singapura sudah melakukan edukasi terhadap siswanya, Indonesia baru melakukan edukasi pencegahan virus pada Maret 2020. Beberapa sekolah dengan siswa menggunakan masker dan dibeberapa tempat disediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer. Tidak sedikit juga, sekolah yang melakukan edukasi perihal virus ini secara daring oleh guru. Siswa mempraktekkan yang diajarkan oleh guru, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, dengan pengawasan orangtua.

Tidak beda halnya dengan Singapura. Di Indonesia, semenjak belajar dilakukan dari rumah, guru dan siswa juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan bantuan perangkat digital. Bagi siswa yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, tentunya merasa kesulitan untuk melakukan hal ini. Pembelajaran lebih banyak dilakukan menggunakan grup pesan instan yang berisi guru dan siswa. Bagi siswa sekolah dasar, pembelajaran dibantu oleh orang tua. Selain itu, apabila dibutuhkan tatap muka secara virtual dapat menggunakan live video.

Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pemerintah Indonesia mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis Android yang dapat dijadikan alternatif pembelajaran di sekolah-sekolah. Pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak – swasta – yang mengembangkan pendidikan secara daring. Di samping itu, acara belajar bersama melalui program TV untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah juga diadakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi siswa dan guru.

Bagi siswa yang berada di daerah pelosok – tidak mempunyai akses terhadap teknologi, baik ponsel pintar, laptop, maupun televisi – beberapa guru memiliki cara sendiri agar siswanya tetap dapat belajar dari rumah. Beberapa guru ini rela mendatangi siswanya satu per satu untuk memberikan materi baru maupun tugas yang dapat dilakukan siswa. Hal ini dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan tuntutan dari pihak sekolah.

Singapura terlihat lebih sigap dalam melakukan penanganan terhadap Covid-19 pada sektor pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas dan sistem pendidikan di Singapura yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Sehingga penanganan lebih dini dapat dilakukan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan data hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang diikuti oleh Singapura dan Indonesia. PISA merupakan studi literasi yang diadakan setiap tiga tahun sekali. PISA dilakukan pada beberapa negara dengan tujuan untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia 15 tahun. Kemampuan yang diuji yaitu membaca, matematika, dan sains.

Hasil PISA 2018 menunjukkan skor membaca, matematika, dan sains secara berturut-turut untuk Singapura adalah 549, 569, dan 551 sedangkan untuk Indonesia 371, 379, dan 396. Sedangkan skor rata-rata yang ditetapkan oleh OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) – penyelenggara PISA – untuk skor membaca 487, matematika 489, dan sains 489.

Artinya, Indonesia berada dibawa skor rata-rata yang ditetapkan OECD. Terlebih jika dibandingkan dengan Singapura, Indonesia tampak jauh tertinggal. PISA dianggap cukup kredibel sehingga dijadikan oleh negara yang mengikutinya sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di negara tersebut.

Perlu adanya perbaikan pada sistem pendidikan di Indonesia – berdasarkan hasil PISA – karena pendidikan merupakan hal yang krusial. Pendidikan merupakan aset bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu negara menentukan kemajuan dari negara tersebut. Sehingga apabila pendidikan dalam negara memiliki kualitas baik, negara pun pada masa mendatang sudah memiliki aset untuk meneruskan kehidupan berbangsa. Hal ini juga tercerminkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Meskipun Singapura pada awalnya menolak untuk melakukan penutupan sekolah, bukan berarti mereka tidak melakukan upaya penanganan dan pencegahan yang baik. Mereka tidak ingin gegabah dalam memutuskan kebijakan penutupan sekolah karena memiliki dampak yang begitu besar bagi pendidikan. Begitu pula dengan Indonesia, yang menerapkan kebijakan belajar dari rumah lebih awal, bukan berarti lebih baik dalam melakukan edukasi dan penanganan terhadap penyebaran Covid-19 kepada para siswanya. Kualitas dan sistem pendidikan yang lebih maju mempengaruhi respon dalam menangani pandemi ini.

Dengan demikian, baik Singapura maupun Indonesia, keduanya telah melakukan langkah-langkah penanganan dalam pendidikan selama masa pandemi berlangsung. Sebagian besar, hal yang dilakukan selama pembelajaran dari rumah tidak berbeda jauh. Keduanya berusaha memberikan yang terbaik untuk siswanya walaupun dengan keterbatasan dan tantangan yang tentunya berbeda.

Referensi

Ang, J. (2020). Schools roll out programmes to teach students about the coronavirus and how to spot fake news.   Retrieved 28 Mei, 2020, from https://www.straitstimes.com/singapore/education/schools-roll-out-programmes-to-teach-students-about-the-coronavirus-and-how-to

Gerintya, S. (2019). Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah.   Retrieved 26 Mei, 2020, from https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR

Halakrispen, S. (2020). Covid-19 Mewabah, Haruskah Sekolah Libur?   Retrieved 27 Mei, 2020, from https://www.medcom.id/rona/kesehatan/GNG4Xjvb-covid-19-mewabah-haruskah-sekolah-libur

Nadira, F. (2020). Singapura Bela Langkah tidak Menutup Sekolah.   Retrieved 28 Mei, 2020, from https://republika.co.id/berita/q8ev3c459/singapura-bela-langkah-tidak-menutup-sekolah

Nufus, W. (2020). Anies: Penutupan Sekolah Kewenangan Daerah, Sudah Koordinasi ke Kemendikbud.   Retrieved 28 Mei, 2020, from https://news.detik.com/berita/d-4938973/anies-penutupan-sekolah-kewenangan-daerah-sudah-koordinasi-ke-kemendikbud

OECD. (2019). PISA 2018 Results Combined Executive Summaries Volume I, II, & III. Paris: OECD Publishing.

Priyono, Y. W. (2020). Selama Satu Bulan, UPAS Beri Edukasi Pencegahan Virus Korona ke Siswa Jabodetabek.   Retrieved 29 Mei, 2020, from https://www.jawapos.com/jabodetabek/06/03/2020/selama-satu-bulan-upas-beri-edukasi-pencegahan-virus-korona-ke-siswa/

Robert, C. (2020). Commentary: Home-based learning is strange, new ground. But we can conquer that too.   Retrieved 29 Mei, 2020, from https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-home-based-e-learning-moe-school-teacher-12624202

Stefanie, C. (2020). Anies Tutup Sekolah Dua Pekan dan Tunda Ujian Nasional di DKI Retrieved 28 Mei, 2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200314131859-20-483393/anies-tutup-sekolah-dua-pekan-dan-tunda-ujian-nasional-di-dki

Taufiqurrahman, Karang, A. M., Nugraha, C., & Daton, Z. D. (2020). Sederet Kisah Para Guru Baik Hati di Tengah Pandemi, Datangi Siswa untuk Belajar di Rumah.   Retrieved 29 Mei, 2020, from https://regional.kompas.com/read/2020/04/29/04050011/sederet-kisah-para-guru-baik-hati-di-tengah-pandemi-datangi-siswa-untuk?page=3

Teng, A., & Davie, S. (2020). Coronavirus: Students to do home-based learning once a week from April as schools step up safe-distancing measures.   Retrieved 29 Mei 2020, 2020, from https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-students-to-have-home-based-learning-once-a-week-from-april-as-schools-step-up

UNESCO. (2020a). COVID-19 : with half of world’s student population out of school, UNESCO launches coalition to accelerate remote learning solutions.   Retrieved 27 Mei, 2020, from https://en.unesco.org/news/covid-19-half-worlds-student-population-out-school-unesco-launches-coalition-accelerate-remote

UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge.   Retrieved 27 Mei, 2020, from https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge

Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., . . . Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review The Lancet Child Adolesc Health, 4, 397–404.

 

Artikel ini ditulis oleh Qorry Aina Fitroh, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, saat magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

Foto dari NeONBRAND di Unsplash

Tingkat bias gender yang tinggi serta banyaknya kasus-kasus diskriminasi gender yang terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Isu bias gender berkaitan erat dengan munculnya stereotip gender yang seringkali menimbulkan adanya tindak diskriminasi yang didasarkan pada gender seseorang. Isu bias gender ini utamanya masih banyak menjadi sorotan bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

Mengapa isu bias gender ini penting :

1. World Economic Forum menilai kesenjangan gender di 149 negara dan skor untuk negara-negara di Asia Tenggara terbilang buruk karena masih jauh dari skala 1 yang menunjukkan kesetaraan. Filipina yang menempati posisi teratas hanya memiliki skor 0,781 dengan Myanmar di posisi paling akhir memiliki skor 0,665.
2. Global Gender Gap Reportmenemukan masih tingginya gap upah antar-gender di Indonesia. Tercatat pada 2017, estimasi penghasilan yang diperoleh laki-laki sebesar $15.536, sedangkan perempuan hanya $7.632.
3. Sejak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan anggota di DPR RI belum mencapai angka 30 persen, meskipun syarat keterwakilan perempuan itu sudah diatur dalam UU No.2 Tahun 2008.
4. Survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud tahun 2013 menunjukkan, persentase pengajar perempuan di perguruan tinggi hanya sebesar 40,58%, sementara pengajar perguruan tinggi laki-laki sebesar 59,42%.
5. Penurunan signifikan ada pada variabel wage equality for similar work. Skor terus turun dari 0,84 di 2007 menjadi 0,71 di 2017. Selaras dengan data BPS, skor menunjukkan bahwa upah antar-gender untuk pekerjaan serupa di Indonesia semakin tidak setara.

Bias gender sendiri muncul saat perempuan dan laki-laki mendapat penilaian berbeda terhadap sesuatu yang mana alasannya tidak dapat dijelaskan berdasarkan objektifitas mengenai kualitas dan seakan mengesampingkan usaha individu hanya karena gender mereka (Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zolitz, 2017) perilaku bias gender inilah yang melahirkan adanya stereotip dan diskriminasi gender di masyarakat. Secara umum, perempuan distereotipkan bersifat komunal, yakni hanya memiliki peran pendukung, perawat dan pengasuh, sedangkan laki-laki di stereotipkan sebagai individu yang mandiri dan bisa memimpin (Williams J. 1990 dalam Sullivan, Racusin, Lopez, & williams, 2018). Kasus paling banyak yang ditemukan dalam fenomena bias dan diskriminasi gender muncul dalam bentuk dimana seorang perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk dipromosikan dan naik jabatan, memegang peranan sebagai pemimpin seperti kepala departemen, kepala divisi, ataupun pengurus harian, serta mendapat bayaran yang lebih rendah dari rekan kerja laki-laki untuk posisi yang sama (Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelo, Francesso Rosati, 2016). Untuk menghindari ketidakadilan dan diskriminasi gender, sudah seharusnya kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari hanya mengukur serta memetakkan presentase antara perempuan dan laki-laki dalam situasi tertentu (Bruce J. Hillman, 2018). Sayangnya, upaya yang seringkali dilakukan guna meminimalisir dampak diskriminasi dan ekspektasi gender ini seringkali mengalami hambatan dari budaya yang telah ada (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018).

Salah satu solusi yang dianggap dapat memberikan pengaruh signifikan dalam menekan angka diskriminasi gender adalah adanya pendidikan gender yang diajarkan sejak dini, hal ini karena secara umum norma gender secara langsung maupun tidak langsung seringkali dilanggengkan dalam sistem pendidikan. Hal ini terlihat dari berbagai kurikulum yang seringkali mengandung arahan terselubung dalam presentasi buku maupun cara mengajar yang memberikan sebuah pengecualian dalam memperlakukan individu utamanya terhadap gender atau jenis kelamin tertentu. Selain itu, salah satu alasan mengapa perempuan masih mendapat perlakuan berdasar stereotip gender terutaman di dunia pendidikan adalah karena dunia akademisi juga masih didominasi oleh profesi-profesi laki-laki (Curtis 2011 dalam Mitchell & Martin 2018).

Pendidikan terhadap kesadaran gender sudah bisa dikenalkan terhadap anak-anak sejak dini, hal ini karena ditahun-tahun pertama kehidupan, anak-anak mengembangkan pemahaman yang masih sangat kaku mengenai konsep perilaku, preferensi dan sifat-sifat yang terkait dengan gender (Slaby, Freyk 1975, Brown, Bigler 2004, dalam sullivan, Racusin, Lopez, & williams 2018). Salah satu hal yang diangap relevan terkait perkembangan stereotip gender yang kuat pada anak adalah struktur masyarakat dewasa yang seolah menormalisasi perilaku serupa (Ben S. 1981, Bussey K., Bandura A. 1999 dalam Sullivan, Racusin, Lopez, & williams 2018). Pola permainan dan interaksi termasuk percakapan orang tua, berpengaruh pada gender dan stereotip gender anak. Orang tua yang melanggar, menyetujui dan yang kurang memahami mengenai stereotip gender akan cenderung membuat seorang anak menirunya (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018)

Secara alami anak-anak seringkali memiliki rasa penasaran yang tinggi atas hal-hal yang ada di sekitarnya, memupuk rasa penasaran ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan verbal serta linguistik yang dimiliki oleh anak (Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith, 2017). Aktivitas belajar, transisi, perilaku menentang anak-anak dapat mempengaruhi setiap aspek di dalam kelas, berbagai aspek dalam lingkungan pembelajaran ini dapat dimanfaatkan guna membangun struktur tata perilaku anak karena lingkungan bermain anak memang memainkan peran utama dalam mendorong perilaku positif (Chrisine L. Hancock, Deborah R. Carter, 2016). Anak-anak akan membawa latar belakang pengetahuan mereka pada teman sebaya dalam aktivitas bermain bersama, sehingga dianggap paling cocok untuk menyisipkan pesan implisit dalam kondisi ini (Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith, 2017). Di Swedia, dilakukan sebuah penelitian yang membandingkan anak-anak dalam jenjang pendidikan anak usia dini konfensional dan dikomparasikan dengan yang memiliki kurikukum pengajaran berbasis gender netral, ditemukanlah hasil bahwa dalam kegiatan bermain dengan anak-anak yang tidak familiar menciptakan kecenderungan mereka lebih rendah dalam memiliki dan membangun stereotip gender, hal ini karena pengajaran gender yang netral memberikan efek pada cara berfikir dan perasaan anak mengenai gender yang berbeda (Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Iveran, Christine Fawcett, 2017).

Sayangnya, masyarakat utamanya di negara-negara kawasan Asia Tenggara seringkali masih menekan ekspresi dan memberikan ekspektasi yang kuat terhadap peran gender individu yang akan membentuk tata perilaku bahkan pada anak yang masih kecil (Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams, 2018), dan hal ini masih seringkali diperkuat dengan latar belakang budaya maupun adat-istiadat setempat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini seorang individu cenderung mendapat tekanan untuk terus berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing, hal ini tercermin salah satunya dalam pola perilaku bermain, anak laki-laki seringkali diarahkan pada berbagai mainan berupa pistol, pedang dan kendaraan sementara anak perempuan lebih kepada permainan domestik seperti bermain boneka dan set rumah-rumahan (Suttonsmith & Rosenberg 1971, O’Brien & Huston 1985, Servin, Bohlin & Berlin 1999, Pasterski 2005, Ruble, Martin & Berenbaum 2006, Alexander, Wilcox & Woods 2009 dalam Kung, Li, Golding, & Hines 2018). Sehubungan dengan permainan anak baik di rumah maupun sekolah, perlu diperhatikan bahwa secara umum dapat dilihat jarang sekali anak perempuan yang menyusun balok atau kotak yang sebenarnya sangat baik bagi peningkatan kemampuan spasial dan berperan terhadap kemampuan matematika seorang anak. Hal ini sangat disayangkan karena permainan tertentu yang dimainkan oleh seorang anak dapat meningkatkan perubahan perilaku seketika setelah sesi bermain selesai (Karson T.F. Kung, Gu Li, Jean Golding, Melissa Hines, 2018).

Penyelesaian isu bias gender sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter yang dinilai baik di masyarakat. Penanaman nilai-nilai dan karakter ini berpengaruh secara lebih signifikan dan efektif bila ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Hal ini karena berdasarkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, menyebutkan bahwa usia awal perkembangan seorang individu akan sangat menentukan perilaku individu tersebut dikemudian hari. Pola pembelajaran terhadap anak usia dini sudah seharusnya tidak didasarkan pada prinsip bias gender yang akan memunculkan stereotip dan tertanam pada karakter seorang anak untuk melakukan diskriminasi gender di masa depan. Pengenalan gender pada anak usia dini dianggap sangat efektif untuk membentuk karakter individu yang lebih toleran terhadap perbedaan gender. Rasa toleransi yang tinggi, individu tidak lantas percaya terhadap stereotip gender yang banyak ada di masyarakat, dan dengan hal ini pula individu memiliki kecenderungan yang jauh lebih kecil untuk melakukan diskriminasi berdasarkan gender seseorang. Pemilihan lembaga pendidikan untuk anak usia dini juga harus diperhatikan dengan baik, mulai dari kurikulum, materi, pengajar dan proses-proses transfer ilmu yang ada didalamnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap informasi gender yang lebih lanjut didapatkan oleh seorang anak yang akan tertanam sebagai perilaku yang akan terus anak tiru serta lakukan hingga ia beranjak dewasa. Oleh sebab itu peran orang tua, pengasuh, guru serta pembuat kebijakan dan kurikulum pendidikan sangatlah penting dalam menyebarkan pola pendidikan yang ideal guna menanamkan pandangan dan perilaku anak terhadap gender yang benar dan tidak diskriminatif.

---

Referensi

Bruce J. Hillman, MD. “Gender Bias.” Adona Lane, Wake Forest: Elseiver Inc. on behalf of American College Radiology, 2018.

Chrisine L. Hancock, Deborah R. Carter. “Building Environments that Encourage Positive Behavior : the Preschool Behavior Support Self-Assesment.” JSTOR & National Assosiation for the Education at Young Childern (NAEYC), 2016: 66-73.

Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zolitz. “Gender Bias in Teaching Evaluations.” Oxford Journals, 2017: 1-50.

Gerintya, Scholastika. tirto.id. 6 November 2018. https://tirto.id/tingkat-kesetaraan-gender-indonesia-kalah-jauh-oleh-filipina-c9ms (diakses Maret 29, 2019).

—. tirto.id. 1 Mei 2018. https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB (diakses Maret 29, 2019).

Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelo, Francesso Rosati. “Gender Bias in Academic Recruitment.”

Jessica Sullivan, Corinne Moss-Racusin, Michael Lopez, Katherine Williams. “Backlash Against Gender Stereotype-Violating Preschol Children.” PLOS ONE, 2018: 1-24.

Karson T.F. Kung, Gu Li, Jean Golding, Melissa Hines. “Preschool Gender-Type Play Behavior at Age 3.5 Years Predicts Psycal Aggression at Age 13 Years.” Springer : Arch Sex Behav, 2018: 905-914.

Kathy Cabe Trundle, Mandy Mc.Cormick Smith. “A Hearts-on, Hands-on, Minds-on Model for Preschool Science Learning.” JSTOR & National Assosiation for the Education of Young Children (NAEYC), 2017: 80-86.

Kirnandita, Partesia. tirto.id. 18 Agustus 2017. https://tirto.id/kerikil-tajam-dunia-pendidikan-untuk-perempuan-cuHk (diakses Maret 29, 2019).

Kristin Shutts, Ben Kenward, Helena Falk, Anna Iveran, Christine Fawcett. “Early Preschool Environments and Gender : Effects of Gender Pendagogy in Sweeden.” Elseiver : Journal of Experimental Child Psichology, 2017: 1-17.

Kristina M.W. Mitchell, Jonathan Martin. “Gender Bias in Student Evaluations.” American Political Science Assosiation, 2018: 684-652.

UNESCO. “Achieving gender equality in education: don’t forget the boys.” Policy Paper 35. place de Fontenoy, Paris: UNESCO, April 2018.

Winarto, Joko. Kompasiana. 13 Februari 2011. https://www.kompasiana.com/jokowinarto/550080c7a333111e7351121b/teori-b-f-skinner?page=all (diakses Maret 30, 2019).

---

Artikel ini ditulis oleh Putri Berlyanti, mahasiswi Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, saat melaksanakan Program Magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

 

Photo by Robert Collins on Unsplash

 

 

 

 

 

 

Tantangan kompetisi terbuka (open competition) karena globalisasi menjadi tantangan semua individu dan juga negara dalam menjalankan fungsinya sebagai intitusi yang meregulasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai kesejahteraan. Globalisasi dan konektifitas membuat bersin seseorang di belahan bumi Eropa menyebabkan flu bagi orang lain di Asia. Lebih khusus lagi, tantangannyata yang saat ini tengah dihadapi oleh negara-negara ASEAN adalah kompetisi terbuka yang menjadi konsekuensi dari ditekannya kontrak Asian Charter oleh pemimpin negara-negara ASEAN pada 15 Desember 2008. Perjanjian kerjasama yang menyerupai bersatunya negara-negara Eropa dalam Uni Eropa ini membuat pergerakan barang, manusia, dan uang menjadi tanpa hambatan batasan teritori dan politik (borderless) ini kemudian popular dengan sebutan Asian Community yang mulai efektif diterapkan pada tahun 2015.

ASEAN Single Community membawa negara-negara anggotanya kepada kompetisi terbuka yang sebenarnya. Negara-negara ASEAN yang sudah maju perekonomiannya seperti Malaysia dan Singapura bertumpu kepada inovasi dan pengetahuan (innovation and knowledge based economy), sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Viet Nam masih mengandalkan eksplorasi sumberdaya alam yang minim nilai tambah (value added).

Indonesia adalah salah satu negara yang tengah dilirik karena mempunyai banyak hal yang diperlukan untuk menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling menjanjikan di Asia karena pasar yang besar, posisi demograsi yang menjanjikan dengan komposisi usia produktif jauh lebih tinggi daripada usia non-produktif dan kekayaan bio-diversity yang melimpah. Menurut skenario yang dibuat oleh Asian Development Bank (ADB) dalam publikasi yang berjudul ASIA 2050: Realizing Asian Century, salah satu pilar untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju yang siap berkompetisi dan mengambil peran dalam ASEAN Charter adalah melalui pembangunan modal manusia karena modal pengetahuan untuk membangun perekonomian yang berbasis inovasi dan pengetahuan ada di dalam sumber daya manusia yang terdidik dan berkompeten dalam dunia kerja. Di sinilah pendidikan tinggi melalui Universitas, Institut, Sekolah tinggi dan akademi sebagai tempat untuk mendidik tenaga yang siap terjun ke dalam dunia kerja (ready manpower) mengambil peran yang sangat besar.

Ketika mata dunia fokus tertuju kepada kemunculan Asia sebagai kekuatan ekonomi global, pendidikan tinggi di negara-negara Asia menjadi lebih penting daripada sebelumnya (Coffait & Hill, 2012). Hal ini disebabkan karena tenaga kerja dengan keahlian dan pengetahuan tinggi yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan negara dari midle-income trap dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas, akademi, sekolah tinggi dan politeknik perlu untuk melihat hal ini sebagai sebuah tantangan yang seharusnya direspon dengan perubahan strategi penyelenggaraan pendidikan di institusi tersebut. Selain itu, dibutuhkan strategi kebijakan di tataran nasional untuk membuat pendidikan tinggi menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan dunia kerja dalam pembangunan nasional maupun yang siap menghadapi persaingan global.

Abad Asia 2050 dan ASEAN Single Community 2015 akan membawa pola hubungan negara di wilayah ASEAN ke dalam hubungan yang sama sekali baru. Bukan hanya negara-negara di wilayah ASEAN sebenarnya, tetapi juga wilayah di sekitar regional ini seperti Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 2013, Australia bahkan sudah menerbitkan white paper yaitu sebuah naskah yang berisi strategi Australia dalam menyambut tantangan abad Asia 2050. Dalam dokukmen tersebut, Australia benar-benar menempatkan ASEAN sebagai partner kerjasama regional yang penting. Hal ini bisa dimaklumi. Walaupun secara geografis Australia berada di dalam kelompok negara-negara Melanesia, tetapi dalam percaturan ekonomi, Australia lebih dekat dengan negara-negara ASEAN. Menghadapi tantangan kebebasan mobilisasi barang, jasa, uang dan khususnya tenaga kerja mengharuskan perguruan tinggi mampu menurunkan tantangan tersebut ke dalam tataran kurikulum dan pendekatan pembelajaran sehingga keluaran perguruan tinggi siap menghadapi tantangan tersebut.

Pertanyaannya, ketika tenaga-tenaga kerja berpendidikan tinggi dengan nilai kompetitif lebih yang dihasilkan oleh negara-negar tetangga memasuki Indonesia dan bersaing dengan lulusan pendidikan tinggi negara kita, sadarkah saat ini mahasiswa-mahasiswa di fakultas kedokteran bahwa mereka akan bersaing dengan dokter dari Singapura yang bisa membuka praktek atau menjadi dokter di berbagai rumah sakit di Indonesia? Sadarkah mahasiswa tekhnik bahwa mereka akan bersaing dengan enginer-enginer dari Malaysia atau Thailand? Atau pertanyaan yang lebih besar adalah sadarkah perguruan-perguruan tinggi dan mahasiswanya di Indonesia timur atau di Kalimantan tentang apa yang tengah mereka hadapi dalam persaingan global yang dihasilkan oleh kesepakatan Asian community ataupun tantangan Abad Asia? Jelas ada disparitas informasi yang sangat tinggi di sini, bukan hanya antar wilayah geografis tapi juga antar kluster disiplin ilmu di dalam sebuah Universitas. Yang mungkin paling sadar dengan tantangan ini adalah mahasiswa yang belajar di fakultas Fisipol dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Setelah mereka sadar dengan tantangan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah siapkah mereka menghadapi tantangan tersebut? Hal yang paling simple namun merepotkan banyak mahasiswa Indonesia adalah masalah bahasa. Katakanlah secara keilmuan yang mereka tekuni mereka siap, namun dengan kendala bahasa yang mereka miliki bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan kemampuan tersebut kepada dunia global. Sementara, tetangga kita Singapura dan Malaysia tidak mempunyai masalah dalam menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, salah satu pekerjaan rumah yang harus secepatnya diselesaikan oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi kita adalah bagaimana agar bahasa Inggris mudah dikuasai oleh mahasiswa. Mungkin harus ada perubahan dalam pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah dan Universitas kita. Tentunya ada yang salah jika Bahasa Inggris yang diajarkan sejak SMP sampai dengan kuliah tidak membuat pelajar dan mahasiswa kita mampu berkomunikasi aktif dengan bahasa tersebut.

 

REFERENSI:

Coffait, L & Hill, J. 2012. Blue Slies: New Thinking about the Future of Higher Education in the Asia-Pasific Region. Hongkong: Perason Asia Pasific.

 

—

 

Artikel ini ditulis oleh Erik Sofiatry Marangga, rekan peneliti di Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS).