Pikirkan diri Anda sebagai seorang remaja, antusias dengan dunia. Anda memiliki tujuan yang ambisius, yang akan membantu Anda mencapai impian Anda. Anda ingin menjadi guru, pengacara, dokter, atau mungkin insinyur. Anda melihat tubuh Anda sebagai bunga yang baru mekar, dan menikmati membenamkan diri dalam kisah cinta romantis. Namun, kehidupan terkadang membatalkan semua harapan. Anda diminta (atau lebih tepatnya “dipaksa”) untuk menikah untuk meningkatkan nasib keluarga. Anda dipaksa menikah untuk menghindari dosa. Anda dipaksa menikah dengan adat. Anda menjalani hidup Anda sebagai seorang ibu, meskipun Anda masih anak-anak. Anda menikah untuk mematuhi orang tua Anda, dan sekarang Anda harus menaati suami yang tidak Anda kenal. Impian Anda untuk menjadi pengacara, guru, atau dokter langsung goyah.
Siang itu cuaca mendung dan sesaat kemudian hujan turun mengguyur dengan derasnya. Dalam ruang perpustakaan yang tidak sebegitu luas, sekelompok penonton telah duduk manis dan santai, menunggu film Ilo-Ilo arahan Anthony Chen untuk segera diputar. Film berdurasi 100 menit ini, terlepas dari sejumlah penghargaan yang diperolehnya, sangat layak untuk diperbincangkan. Film ini sendiri bersetting tahun 1997, yang kita ketahui pada saat itu negara-negara di kawasan Asia mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Perekonomian lumpuh, pengangguran dimana-mana, Ilo-Ilo merekam semua itu melalui hubungan sederhana majikan dan pembantu, mengikat para tokohnya dalam hubungan sosial-ekonomi yang kemudian berubah makna seiring berjalannya waktu,menjadi hubungan psikologis yang kuat.
Pada minggu pertama dan kedua bulan September, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Pekanbaru Riau bertahan pada status “sangat tidak sehat” dan “berbahaya”. Plt Gubernur Riaupun harus mengumumkan kondisi Darurat Pencemaran Udara. Pasca penetapan status tersebut, tidak juga memberikan arti yang signifikan bagi penanggulangan bencana asap ini. Hingga saat ini jerebu tebal secara fluktuatif masih menyelimuti Kota Pekanbaru, dan kota-kota lainnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, desakan kepada Plt Gubernur semakin kuat untuk mengevakuasi 6,7 Juta warga Riau, bahkan memunculkan kembali keinginan merdeka bagi sekelompok masyarakat yang kehilangan trust kepada Pemerintah Pusat. Bersamaan dengan bencana jerebu ini juga, desakan tuntutan semakin menjadi-jadi kepada perusahaan HTI dan Perkebunan kelapa sawit, untuk bertanggung jawab, dicabut izinnya dan hengkang dari bumi Riau. Akhirnya, hanya hujan lebat yang dapat meredakan amarah masyarakat yang semakin menggebu akibat jerebu ini
Mengenal lebih dekat negara tetangga kita sendiri tentunya menjadi salah satu jalan dalam rangka integrasi Komunitas ASEAN 2015. Jum’at, 26 Februari 2016 lalu, PSSAT mengadakan acara SEA-Chat Understanding Thailand. SEA-Chat atau Southeast Asian Chat ini merupakan agenda bulanan PSSAT yang mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang salah satu negara di Asia Tenggara langsung dengan mahasiswa dari negara tersebut. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata tentang keadaan negara tersebut, saling berbagi informasi dan sebagai jalan untuk memahami satu sama lainnya.
Masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya diyakini memiliki kesamaan atau berakar dari sumber yang sama. Hal ini tercirikan dari beberapa budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai yang sampai saat ini masih tercermin dalam kehidupan masyarakat di kawasan asia tenggara dan sekitarnya. Tesis ini disampaikan oleh Ronnie Hatley Ph.D dalam presentasinya pada diskusi SEA-TALKS Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM bekerja sama dengan American Institute For Indonesian Studies. Diskusi ini yang diadakan pada kamis, 18 Februari 2016, dengan diikuti oleh puluhan akademisi dan periset dari berbagai latar belakang keilmuan.
ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi geo-politik dan ekonomi negara-negara yang berlokasi di Asia Tenggara, yang dibentuk pada 8 Agustus 1967, dengan menandatangani Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebagaimana diatur dalam Deklarasi ASEAN, salah satu maksud dan tujuan ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan untuk memperkuat fondasi bagi kesejahteraan dan komunitas damai Negara-negara Asia Tenggara.
Sudah menjadi sebuah kebenaran bahwa masyarakat ASEAN terdiri dari berbagai budaya, etnis dan kepercayaan. Memahami masyarakat ASEAN jelas tidak dapat dipisahkan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam hal ini, kepercayaan yang tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari masyarakat yang melekat dalam kehidupan mereka.
ASEAN menjadi kawasan berkumpul dan berkembangnya sejumlah kepercayaan-kepercayaan lewat jalur perdagangan maupun lewat kolonilisasi pada masa silam. Namun pada dasarnya, pada masyarakat ASEAN itu sendiri telah ada dan berkembang sejumlah kepercayaan sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, bahkan hingga saat ini masih terus dipertahankan keberadaannya seperti pada masyarakat indigenous yang memiliki kepercayaan terhadap alam.
SEATIDE (Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion) adalah proyek yang didanai oleh FP7 Uni Eropa yang akan menggunakan pendekatan berbasis penelitian lapangan untuk mempelajari proses integrasi dan pengecualian di negara-negara Asia Tenggara (SEA). Dipimpin oleh Ecole francaise d ‘Extreme-Orient (EFEO), proyek ini akan mendapat manfaat dari sumber daya dan keahlian dari lembaga-lembaga utama Studi Asia di Asia Tenggara dan Eropa, serta jaringan EFEO unik dari 10 pusat lapangan yang terletak di SEA.
Kasus sengketa yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu kasus sengketa wilayah yang paling pelik yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sengketa ini tidak hanya melibatkan beberapa pihak sekaligus, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam tetapi juga mencakup beberapa isu terkait tumpang tindih klaim teritorial dan penarikan batas laut di wilayah tersebut. Meskipun saat ini sengketa di Laut Tiongkok Selatan relatif damai, fakta bahwa sengketa tersebut belum terselesaikan secara tuntas memungkinkan terjadinya friksi-friksi atau bahkan konfrontasi militer di masa depan. Bahkan jika dilihat tren yang terjadi selama lima tahun terakhir, ketegangan yang muncul antara pihak-pihak yang bersengketa menunjukkan level yang lebih tinggi dibandingkan pada dekade sebelumnya. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah kerangka kerja penyelesaian damai yang jelas untuk menghindari situasi memburuk di masa depan.
Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian unggulan perguruan tinggi berjudul “Singkong untuk Kedaulatan Pangan: Studi Kolaboratif” yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) pusat studi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penelitian kolaborasi ini berawal dari keinginan untuk mengembangkan semangat gotong royong mempelajari ketahanan pangan dan kedaulatan energi, khususnya yang terkait dengan singkong sebagai alternatif pangan demi menuju ketahanan pangan nasional.Lebih lanjut, penelitian kolaboratif ini diharapkan dapat memberi sumbangsih yang komprehensif berdasarkan bidang keilmuan masing-masing pusat studi bagi bangsa Indonesia secara luas dan pemerintah secara khususnya dalam bentuk rekomendasi kebijakan terkait dengan singkong dan ketahanan pangan di Indonesia.